Berita Utama

Walhi Kritik Pengelolaan TPA Burangkeng

Penghargaan Adipura

Radarbekasi.id – Direktur Eksekutif Kawal Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi), Puput TD Putra mengkritisi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi dalam halpengelolaan sampah.

Menurutnya, sistem pengelolaan sampah dengan ditumpuk secara terbuka (open dumping) sudah tidak diperkenankan.

Hal terebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Hal itu terdapat pada Pasal 29 huruf (e) yang berbunyi “dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir”.

“Malah ada temuan, bahwa sebagian sampahnya ada yang dibakar dilokasi TPA Burangkeng. Dan sesuai informasi yang kami himpun sampah tersebut bisa dibuang di lokasi yang sudah disiapkan,” katanya.

Menurutnya, pola penumpukan sampah secara terbuka, rentan dengan berbagai resiko yang bisa merugikan bahkan membahayakan warga sekitar. Sebagai contoh, mempermudah sampah memproduksi air lindi, yang mana aroma busuknya akan menyebar dan mengganggu penciuman warga.

Selain itu, penumpukan sampah secara terbuka juga dapat meningkatkan produksi gas methana (CH4) yang timbul akibat reaksi biokimia. Kondisi ini lebih berisiko tinggi, karena dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran di TPA Burangkeng.

“Kejadian kebakaran akibat gas methana sudah beberapa kali terjadi di TPST Bantargebang. Gas methana yang dihasilkan pada timbunan sampah di lokasi TPA, juga telah menyumbang 20-30 kali lebih besar dari pada karbondioksida (CO2),” ujarnya..

Puput berharap, pemerintah daerah dapat memberikan solusi cerdas dan tepat terhadap permasalahan yang sudah sangat serius ini. Jangan sampai permasalahan sampah menjadi polemik baru yang nantinya berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup warga sekitar TPA. “Dalam penerapan jangka panjang ke depannya, Kabupaten Bekasi harus memiliki pengolahan sampah dengan tata kelola yang baik,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Dodi mengatakan, yang menjadi sorotan aktivis lingkungan buka merupakan TPA Burangkeng.

“Kita terus bekerja, memang sebelumnya sekitar dua tahun lalu TPA Burangkeng dinyatakan overload. Sehingga ada kesepakatan dalam kajian untuk melakukan perluasan TPA. Tapi karena bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk TPA tidak lagi diperbolehkan diperluas,” katanya.

Ia menyatakan, persoalan sampah sebenarnya bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Meskipun, dalam konteks pengelolaan menjadi tanggungjawabpihaknya.

“Namun meskipun budaya kurang peduli lingkungan belum seluruh masyarakat peduli, kita bisa kelola dengan baik TPA Sehingga dua tahun belakangan Pemkab Bekasi mendapat penghargaan Adipura,” ungkapnya. (and)

Lebihkan

Artikel terkait

Close