Berita Utama

Ruddy ke KASN, Sekda Bereaksi

Radarbekasi.id – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) benar-benar diuji dalam Pilwalkot Bekasi 2018. Belakangan ini, heboh screenshoot WhatsApp Group (WAG) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diduga dikomando Sekda Rayendra Sukarmadji untuk mengusir Pj Wali Kota Ruddy Gandakusumah dari Kota Bekasi. Disinyalir, ini masih buntut kasus ketidaknetralan ASN yang sempat ditangani Panwaslu dan dilimpahkan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) beberapa waktu lalu.

’’Para kepala SKPD. Anda jangan mau diatur sama orang baru yang mau mencari popularitas di Bekasi. Harus punya prinsip dan nyali untuk mengusir Pj dari bumi Bekasi,’’ begitu tulis salah satu pesan dari WAG Bangun dengan HATI KA SKPD yang beredar sejak Rabu (30/5) lalu.

Masih dalam WAG yang sama, tertulis ajakan untuk jangan mau diatur oleh Pj. ’’Jangan punya nyali kecil, jangan mau menghadap kalau dipanggil. Biarkan saja kita harus kompak,’’ tulis ajakan yang diduga disampaikan Rayendra Sukarmadji.

Pj yang dimaksud dalam pesan sebelumnya itu, kian jelas ditujukan kepada Pj Wali Kota Ruddy Gandakusumah. ’’Usir Rudi dari Bekasi. Kita minta ke kementerian untuk diganti,’’ ajak orag yang diduga Rayendra lagi di grup tersebut.

Benarkah isi WAG tersebut? Rayendra hanya menyatakan keheranannya karena dianggap heboh. ’’Wah heboh ya,’’ jawabnya singkat.

Sebelumnya, pada Selasa (22/5) lalu, Pj Wali Kota Ruddy Gandakusumah menyambangi kantor Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk menanyakan rekomendasi KASN terhadap kasus dugaan ketidaknetralan ASN di Pilkada Kota Bekasi yang sempat ditangani Panwaslu Kota Bekasi beberapa waktu lalu.

Menurut Ruddy, dirinya belum menerima surat rekomendasi dari KASN terkait kasus tersebut. Sementara Ruddy mengaku mengetahui surat rekomendasi itu telah sampai di Panwaslu Kota Bekasi dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi.

Terpisah, Asisten Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Nurhasni menyatakan, surat rekomendasi dari KASN sudah dilayangkan ke Pemkot Bekasi melalui PT POS Indonesia.

’’Kita sudah kirimkan ke Pemkot Bekasi yang ditunjukan ke Wali Kota Bekasi (Penjabat Wali Kota Bekasi, red), soal yang menerima disana, kita tidak tahu. Kalau memang terbukti itu belum disampaikan ke Pj Wali Kota, bukan hanya pelanggaran kode etik tetapi juga sudah melakukan pelanggaran disiplin,” ungkapnya.

Surat rekomendasi KASN yang dikirim ke Pemkot Bekasi dan ditujukan ke Pj Wali Kota Bekasi itu, sambung Nurhasni, tertanggal 24 April 2018 bernomor B-900 /KASN/4/2018. Surat tersebut ditembuskan ke Kemenpan RI, Kemendagri RI, Bawaslu RI, Bawaslu Jawa Barat dan Panwaslu Kota Bekasi. (sar)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker