Politik

Panwaslu Akui Terima Surat KASN

Radarbekasi.id – Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) ternyata sudah mengeluarkan surat rekomendasi terkait kasus dugaan ketidaknetralan ASN di Pemkot Bekasi, yaitu Sekda Rayendra Sukarmadji. Surat rekomendasi tersebut diakui Panwaslu Kota Bekasi, salah satu lembaga yang menerima surat tersebut dari KASN.

Komisioner Panwaslu Kota Bekasi Tommy Siswanto mengungkapkan, berdasarkan surat rekomendasi yang diterima Panwaslu, KASN telah menjatuhkan sanksi kategori sedang berupa penundaan jabatan dan gaji kepada Rayendra Sukarmadji

“Kita sudah menyerahkan ke KASN. Dan sudah ditetapkan jika Sekda mendapat sanksi kategori sedang. penundaan jabatan dan gaji,’’ kata Tommy.

Komisi ASN, sambungnya, selain mengirimkan surat tersebut ke Panwaslu, juga ditembuskan dan dikirimkan ke Pj Wali Kota Bekasi, ke Kemenpan RI, Kemendagri RI, Bawaslu RI, Bawaslu Jawa Barat.

’’Soal kabar hilangnya surat KASN yang dikirim ke PJ Wali Kota, kami pihak Panwaslu sama sekali tidak tahu. Tapi memang sudah kami terima surat dari KASN soal Pak Sekda itu,’’ tuturnya.

Meski KASN sudah mengirim surat rekomendasi tertanggal 24 April 2018 bernomor B-900/KASN/4/2018 tersebut ke Panwaslu Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi, ironinya Pj Wali Kota Ruddy Gandakusumah mengaku belum menerima surat tersebut. Hingga akhirnya, pada pekan lalu Selasa (22/5) Ruddy menyambangi gedung KASN dan mempertanyakan nasib surat yang tidak sampai ke tangannya.

Terpisah, Asisten Komisioner KASN bidang Pengaduan dan Penyeledikan, Nurhasni, menyatakan surat tersebut sudah dilayangkan ke Pemerintah Kota Bekasi melalui PT POS Indonesia.

’’Kita sudah kirimkan ke Pemkot Bekasi yang ditunjukan ke Wali Kota Bekasi (Penjabat Wali Kota Bekasi, red), soal yang menerima disana, kita tidak tahu. Kalau memang terbukti itu belum disampaikan ke Pj Wali Kota, bukan hanya pelanggaran kode etik tetapi juga sudah melakukan pelanggaran disiplin,” ungkapnya.

Nurhasni mengatakan, jika setelah 14 hari surat rekomendasi tersebut tidak dijalankan Pj Wali Kota Bekasi, pihaknya akan melayangkan surat ke Presiden dan diketahui Sekretariat Kabinet, sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Adapun pemberian sanksi, akan dilakukan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB).

’’Betul 14 hari kerja setelah surat diterima, sanksi harus segara dilakukan. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, kita akan menyurati Presiden cq Seskab. Nanti yang memberikan sanksi langsung adalah Menpan,” terangnya. (sar)

Related Articles

Back to top button