Berita Utama

Awasi Drone Ilegal

Dilarang Terbang di Objek Vital Kota Bekasi

Radarbekasi.id – Dinas Perhubungan Kota Bekasi membatasi area terbang bagi pesawat tanpa awak atau drone yang dioperasikan warga sipil maupun para pemantau arus mudik Lebaran 2018 guna menjaga keamanan wilayah.

“Kami melarang drone terbang di atas sejumlah objek vital di Kota Bekasi, seperti kantor pemerintahan, lintasan jalan tol, kantor polisi, kantor TNI, kantor Pertamina, kantor PLN dan lainnya” kata Pelaksana Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Aryo W, Selasa (5/6).

Aryo menyatakan hal itu dalam rangka menyikapi antusias sejumlah pemilik drone yang berasal dari komunitas hobi untuk terlibat dalam monitoring arus lalu lintas mudik Lebaran.

Menurut Aryo, prosedur keamanan drone di Kota Bekasi akan mengacu pada Peraturan Kementerian Perhubungan RI Nomor 180 Tahun 2015 tentang regulasi drone pemetaan udara pesawat tanpa awak, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2016 tentang regulasi drone UAV.

Aryo mengatakan, pemantauan arus mudik memanfaatkan drone wajib mengikuti peraturan tersebut di antaranya wajib memiliki izin secara tertulis dari instansi terkait dari regulator seperti Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Perhubungan.

“Setiap operator wajib berkoordinasi dengan regulator lokal setiap hendak melaksanakan penerbangan,” katanya.

Aryo mencontohkan, kualitas drone mini profesional dan profesional seperti merek DJI telah dilengkapi dengan instalasi magic booster dengan interval ketinggian terbang mencapai 1,3 kilometer yang bisa merambah ke lintasan pesawat terbang.

“Bisa dibayangkan kalau drone tersebut sampai tersedot ke baling-baling pesawat, apa jadinya?” katanya.

Aryo mengatakan, pihak yang ingin terlibat dalam pemantauan arus mudik melalui drone diwajibkan mengantongi izin pengambilan gambar sebelum pesawat tanpa awak diterbangkan.

“Harus ada koordinasi dan surat izin dalam pengambilan gambar. Sebelum penerbangan harus meminta izin,” ujar dia.

Menurut dia, pihaknya telah memiliki alat pengacau sinyal untuk mengganggu penerbangan drone ilegal bila pada kegiatannya membahayakan objek tertentu.

“Memang operasional drone saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan, sebab peraturan daerah belum kita buat dan sedang dipersiapkan,” katanya.

Aryo mengingatkan sanksi denda bagi penerbang drone ilegal sesuai aturan yang berlaku mencakup peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, hingga denda administratif mulai dari Rp101 juta hingga Rp300 juta. (kub)

Close