Metropolis

Reses Menjadi Dasar Pembangunan Daerah

Radarbekasi.id – Agenda reses menjadi wadah sekaligus kegiatan yang mendukung pembangunan Kota Bekasi serta pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Bekasi Sarni Ruminta Sihombing, anggota Fraksi Gerindra, Kamis (7/6) kemarin.

Menurut Sarni, reses harus berkelanjutan karena kegiatan ini sebagai dasar menjaring aspirasi yang langsung didapat dan di sampaikan Kota Bekasi.

“Reses ini sudah menjadi bagian dari pembangunan, khususnya Kota Bekasi. Dimana aspirasi masyarakat langsung kita kumpulkan dan diajukan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” ungkap wanita berambut lurus itu.

DPRD sebagai wakil rakyat, sudah sepatutnya mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, salah satunya lewat momentum reses.

Sesuai dengan Rencana Kerja DPRD Kota Bekasi yang tertuang dalam APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 serta hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi (2/5) maka kegiatan reses ke II Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Mei 2018.

Kegiatan reses ini tertuang dalam Peraturan DPRD Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Bekasi Pasal 69 ayat 5 yang berbunyi, masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

”Hal ini juga dikuatkan pada ayat 6. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna,”jelasnya.

Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Abdul Muin Hafied mengungkapkan hal senada dengan Sarni. Kegiatan reses yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD Kota Bekasi di daerah pemilihan (Dapil), diharapkan mampu menyerap aspirasi hampir disemua aspek.

 Melalui proses audiensi, reses menyerap aspek pembangunan dan urusan kewenangan pemerintah daerah serta permasalahan  yang berkembang di masyarakat.

“Banyak kesan selama saya mengadakan reses di dapil. Keluhan, pendapat dan masukan masyarakat saya bisa langsung dengarkan. Kita coba berempati dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut, dan itu kita kemas menjadi inovasi untuk pembangunan kota bekasi,” ujar pria berkacamata itu.

Pelaksanaan reses yang berlangsung selama tiga hari ini, menjadi dasar dalam pembentukan pokok-pokok pikiran (Pokir)  DPRD Kota Bekasi untuk kemudian disampaikan  dan diserahkan kepada Wali Kota Bekasi.

Kegiatan Pokir ini pun pada akhirnya akan diakomodir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (Bappeda) Kota Bekasi untuk dijadikan masukan dalam penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018.

Berbicara tentang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan  daerah, sangat ditentukan oleh sinergis pemerintah dengan DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hubungan yang sinergis di antara keduanya tentu akan menciptakan pembangunan daerah serta pembangunan masyarakatnya yang ideal.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya melakukan pengelolaan pemerintah daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi didalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan tentu tidak terlepas dari pengawasan DPRD.

Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya akan sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama.

“Maka itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD”tambanya

Muin menegaskan dalam proses reses rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing bertujuan meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balance antara DPRD dan pemerintah daerah. (adv/pay)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button