Berita Utama

Petugas KPPS Dilarang Berkompromi

Radarbekasi.id – KPU Kota Bekasi menerapkan standar ganda bagi 27.270 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilwalkot Bekasi dan Pilgub Jawa Barat 2018. Penerapan ini untuk menguatkan karakter bagi petugas KPPS ketika menjumpai pemilih yang mengalami disinformasi ketika memasuki area Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27Juni mendatang.

Komisioner Bidang Perencanaan dan Data KPU Kota Bekasi Syafrudin menjelaskan petugas KPPS memiliki peran vital dalam kelancaran proses sebelum dan sesudah pencoblosan nanti. Hanya saja, saat ini petugas KPPS masih dalam rangka peningkatan penguasaan materi melalui bimbingan teknis (bimtek).

Syafrudin mengakui pada saat simulasi beberapa pekan lalu terjadi kesalahan yang dilakukan petugas KPPS. Itu terjadi lantaran petugas KPPS telat memelajari buku panduan yang baru diterimanya sehari sebelum simulasi. Menurutnya, hasil simulasi itu telah menghasilkan evaluasi. Terutama bagi peran petugad KPPS.

“Nah, dalam bimtek ini mereka memelajari buku panduan, tata cara dan sebagainya. Bimteknya sendiri terselenggara setiap kelurahan selama seminggu,” ujar Syafrudin.

Adapun rincian keberadaan petugas KPPS yang ditempat tiap TPS, di antaranya 1 ketua dan 8 anggota. Sementara peran petugas KPPS pada pesta demokrasi lima tahunan Kota Bekasi bermula dari pengecekan untuk memastikan daftar hadir pemilih melalui formulir C7. Lalu disusul verifikasi identitas diri. Baik KTP-el maupun surat keterangan. Kemudian terakhir memastikan pemilih mengisi formulir model C pasca mencoblos.

“Ini minggu yang berat bagi petugas KPPS. Mereka harus mencermati dan tidak boleh menyiakan waktu bimteknya, harus tahu,” tegas Syafrudin.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi mengatakan KPPS diminta untuk mengimplementasikan hasil dari Bimtek di masing-masing kelurahan. Implementasi bisa dilakukan melalui simulasi secara parsial di tingkat RW. Sehingga, penguasaan materi bisa langsung diterapkan melalui simulasi tersebut.

“Supaya lebih matang penguasaan materinya,” katanya.

Dia menegaskan setiap petugas KPPS tidak boleh memberikan toleransi kepada pemilih ketika hadir ke TPS tak memenuhi syarat. Terutama bagi pemilih yang tidak membawa KTP-el maupun surat keterangan. “Harus tegas, tidak boleh berkompromi,” tegas Ucu. (sar)

Related Articles

Back to top button