Metropolis

Pengusaha Menaruh Harapan pada Kepala Daerah Terpilih

Radarbekasi.id – Kalangan pelaku usaha menaruh sejumlah harapan besar pada kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak 2018, baik di tingkat Kota maupun Provinsi.

Ketua BPC Hipmi Bekasi Raya, Radityo Egi Pratama, menyampaikan sejumlah harapannya pada kepala daerah terpilih di Kota Bekasi maupun Provinsi Jawa Barat.

“Pertama, kami sebagai pelaku usaha berharap agar kegiatan belanja daerah bisa dirasakan pengusaha lokal, sehingga peredaran uang di daerah bisa meningkat,” ujar Egi kepada Radar Bekasi, Kamis (28/6) malam.

Harapannya selanjutnya, kata dia, kepala daerah terpilih dapat menyusun rencana kerja jangka panjangnya, sehingga proyeksi arah pembangunan daerah bisa diprediksi oleh pelaku usaha.

“Kepala daerah terpilih juga harus memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas guna meningkatkan minat investasi,” imbuh pengusaha properti ini.

Egi menambahkan, kebijakan kepala daerah tingkat kota selama ini sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan yang memihak kepada pelaku usaha.

“Pak wali kota sangat support dengan dunia usaha. Kemudahan perizinan melalui layanan terpadu 1 pintu. Perizinan Sudah Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pun melalui Kelurahan dan Kecamatan juga sudah mudah di akses,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Boneka Indonesia (HIPBI) Kota Bekasi, Imam Andriana, berharap kepala daerah terpilih dapat melaksanakan amanah yang diterimanya dengan baik dan menjaga serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, juga dapat lebih mempermudah pengurusan perizinan dengan kepastian waktu dan biaya.

Tak hanya itu, kepala daerah juga dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya  pada pelaku usaha dalam partisipasi pembangunan daerah. “Dalam hal ini kami para pelaku usaha industri boneka di Kota Bekasi terdapat kurang lebih 300 perajin, kami berharap kepala daerah terpilih memberikan kebijakan yang langsung terasa dampak bagi pelaku usaha boneka,” tuturnya.

Kebijakan yang dimaksud ialah dengan membuat Peraturan Wali Kota tentang kewajiban instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun perusahaan swasta yang berdomisili di Kota Bekasi untuk mewajibkan pembuatan souvenir dari para pelaku usaha boneka.

“Dengan kebijakan itu maka kami merasa terbantu melalui orderan pekerjaan tersebut,” terangnya.

Imam menambahkan, pelaku usaha juga berharap bisa dilibatkan dalam setiap proses membuat rumusan pengambilan kebijakan. Sehingga nantinya kebijakan dari pemerintah sinergi dengan pelaku usaha. (oke)

Related Articles

Back to top button