Pendidikan

Mesti Kerjasama Pemkot dan Pemprov

Radarbekasi.id – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan amar putusan yang menetapkan keabsahan pengalihan tata kelola lembaga pendidikan setingkat SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Pengelolaan SMA/SMK tetap menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini menjadi simpulan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi nomor perkara 31/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh sejumlah warga Surabaya, Jawa Timur.

Melihat fenomena, pengamat pendidikan di kota Bekasi Rusham mengaku  khawatir jika pengelolaan SMA dan SMKN terus menerus dibiarkan seperti ini. Menurutnya, perlu ditinjau ulang sehingga ada ruang bagi pemerintah Kota Bekasi dan Pemrov Jabar untuk melakukan kerjasama.

“Kita semua warga kota bekasi menyayangkan ketika SMA dan SMK Negeri diambil alih oleh Provinsi. Ini adalah program nasional, saya pikir pemerintah pusat tentu sudah memikirkan apa pertimbangannya bagi daerah kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki APBD terbatas untuk membiayai pendidikan terutama SMA dan SMK.  Tapi bagi warga kota Bekasi ini adalah kemunduran, kenapa? karena di kota Bekasi sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, gratis semuanya (termasuk uang SPP dan uang gedung),” ujarnya.

Di Kota Bekasi, lanjutnnya,  siswa SMA dan SMKN saat ini harus membayar SPP sekitar Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulan. Dengan kondisi seperti itu tentu memberi dampak buruk bagi pendidikan di Kota Bekasi terutama akan meningkatkan angka putus sekolah.

“Dampak lain adalah banyak pembangunan sekolah-sekolah SMA dan SMKN di kota Bekasi yang akan terbengkalai, karena persoalan anggaran yang minim di Provinsi, belum lagi terkait kesejahteraan guru-guru SMA dan SMKN dikarenakan ada beberapa variabel yang hilang, ” lanjutnya.

Rusham mengatakan Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bila ingin memberikan bantuan pendidikan untuk siswa SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi, dan ini sangat dimungkinkan.  Karena sejauh banyak muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan masyarakat Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi, apabila pengelolaan SMA dan SMKN terus menerus dibiarkan seperti ini.

“Perlu ada tinjau ulang atau minimal ada ruang bagi pemerintah Kota Bekasi dan Pemrov Jabar untuk melakukan kerjasama, sebab kalau dibiarkan seperti ini, maka akan membuat angka putus sekolah bertambah serta mengurangi / menurunkan angka kualitas pendidikan jenjang SMA dan SMK di Kota Bekasi yang selama ini sudah cukup baik, ” tutupnya. (cr41)

Related Articles

Back to top button