Cikarang

Boleh Satu KK Satu Suara, Asalkan…

Pemilihan BPD

Radarbekasi.id – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi memperkenankan pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dengan mekanisme satu Kepala Keluarga (KK) satu suara seperti yang terjadi di Desa Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Dharmansyah mengatakan, mekanisme tersebut bisa saja dilakukan asalkan telah diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Perdes itu dibuat oleh kepala desa dan BPD yang masih aktif, silahkan susun aturan itu. Untuk menentukan benar atau tidaknya harus dilihat Perdesnya,” kata Yudhi kepada Radar Bekasi , Rabu (11/7).

Perihal dugaan penggantian nama tokoh secara sepihak oleh panitia pemilihan juga bisa saja. Asalkan, kriteria penetuan tokoh diatur dalam Perdes.

Sementara itu, Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi, Zuli  Zulkifli mengatkan, tidak ada regulasi di dalam Peraturan Bupati (Perbup) terkait pemilihan dengan mekanisme satu KK satu suara. Ia juga meminta supaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi memahami aturan yang ada. “Tidak ada regulasi di perpub terkait Kepala Keluarga (KK),” ujarnya.

Menurutnya, jika memang satu KK satu suara dalam pemilihan BPD maka harus ada revisi peraturan yang berlaku.“Karena tidak ada aturan Kepala Keluarga menjadi reverensi pemilihan BPD, jadi perpub harus direvisi, dan tidak perlu gunakan legislatif, itu adanya hanya di eksekutif, bupati,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, BPMPD Kabupaten Bekasi tidak dapat memastikan melanggar atau tidaknya pemilihan BPD dengan mekanisme satu KK satu suara dalam pemilihan BPD.

Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Bekasi, Aat Barhaty, tidak memperbolehkan atau melarang hal tersebut. Dirinya justru meminta wartawan untuk melihat aturan terkait dengan mekanisme pemilihan. Ia tidak dapat memberikan jawaban yang pasti apakah hal itu menyalahi aturan atau tidak.

“Coba dibaca aturannya sama tidak, kalau aturannya tidak ada berarti menyalahi, kalau misalkan menyalahi pasti akan ada sanksi,” ucapnya saat dihubungi Radar Bekasi, Selasa (10/7).

Jika mengacu pada Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 8 tahun 2016 tentang Desa, maka tidak ada aturan tentang satu KK satu suara. Karena, Pasal 97 ayat (1) Perda Kabupaten Bekasi nomor 8 tahun 2016 itu menjelaskan bahwa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah desa dengan menjamin keterwakilan perempuan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus). (pra)

Lebihkan

Artikel terkait

Close