BeladiriOlahraga

Regulasi BK jadi Acuan

Radarbekasi.id – Pengurus cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Bekasi, masih khawatir akan adanya perubahan regulasi di Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat XIII 2018.

Sejauh ini, IPSI Kabupaten Bekasi masih berpatokan pada regulasi babak kualifikasi (BK) Porda 2017 lalu.

Pelatih Porda, IPSI Kabupaten Bekasi, Bayu Hananto Kurniawan menyebut aturan porda masih sesuai dengan BK. Bahkan menurutnya, kecil kemungkinan adanya perubahan regulasi susulan oleh tuan rumah porda yakni Kabupaten Bogor.

“Kalaupun ada perubahan, maka akan blunder. Kenapa ada perubahan, seleksi atlet di usia 21 tahun kok berubah. Bakal jadi kacau entar,” ujarnya saat dikonfirmasi Radar Bekasi, Rabu (11/7).

Sejauh ini, kata dia, pengcab masih belum seutuhnya melihat aturan porda. Karena, technical handbook masih belum disosialisasikan sepenuhnya.

“Sampai sekarang, technical handbook masih belum diterima. Katanya masih ada di ketua umum IPSI. Diterima sudah, hanya belum disosialisasikan,” katanya.

Informasi regulasi, diterima pengcab secara bertahap. Dari komunikasi dengan sekretaris umum (Sekum) IPSI, Yogianto, sejauh ini belum ada perubahan yang bersipat urgent.

Hanya saja, ada satu hal yang mesti dibenahi, berdasarkan aturan yang ada, tiap atlet harus memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP) elektronik.

“Kalau dari sekum, katanya tidak ada yang berubah dengan aturan.

Hanya, yang paling ditekankan adalah KTP. Karena tidak boleh suket,” sambungnya.

Dari informasi yang dihimpun, delapan atlet IPSI Kabupaten Bekasi akan diterjunkan di porda. Masih ada dua atlet yang belum ber KTP El. Hingga saat ini, progres administrasi masih dalam tahap penyelesaian. (dan)

Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close