Politik

713 Bacaleg Berebut 50 Kursi DPRD

Radarbekasi.id – Sebanyak 713 bakal calon legislatif (bacaleg) dari berbagai partai bakal memperebutkan 50 kursi kosong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bekasi pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 nanti.

Komisioner KPU Kota Bekasi, Kanti Prayogo, mengatakan bacaleg tersebut telah terdaftar dengan mewakili nama partai-partai politik di Kota Bekasi sebanyak 16 partai.

Sementara pasca penutupan pendaftaran pada 17 Juli kemarin, pihaknya telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pencalonan yang selanjutnya tinggal diumumkan hasilnya.

Usai pengumuman hasil verifikasi, masing-masing partai diperkenankan untuk melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti.

“Untuk perbaikan terkait syarat, kita beri waktu terhitung tanggal 22-31 Juli, selanjutnya kita verifikasi lagi,” katanya.

KPU akan melakukan verifikasi ulang terkait kelengkapan administrasi tanggal 1-7 Agustus. Setelahnya tanggal 8-12 Agustus dilalukan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).

Pada tanggal 12-14 Agustus dilalukan pengumuman DCS. Lalu tanggal 15-20 Agustus, KPU memberikan waktu untuk masyarakat untuk menanggapi DCS yang telah ditetapkan.

Tanggal 22-28 Agustus, KPU akan memberikan permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS. Lalu tanggal 29-31 Agustus penyampaian klarifikasi partai politik kepada KPU Kota Bekasi.

“Tahapan terakhir untuk penetapan calon tanggal 1-3 September, itu pemberitahuan pengganti DCS,” pungkasnya.

Diketahui, Jabatan sebagai wakil rakyat atau anggota dewan bagi sebagian masyarakat masih menjadi magnet atau daya tarik tersendiri. Faktanya, setiap Pileg 2019 digelar banyak masyarakat berbondong-bondong ikut pemilu sebagai caleg.

Mereka berangkat dari latar belakang berbeda-beda, mulai dari pengusaha, kaum profesional, aktivis, tokoh agama, tokoh masyarakat, pensiunan pegawai negeri sipil. Bahkan pengangguran juga ada, yang sekedar mencari peruntungan.

Demi menjadi dewan, sebagian caleg tidak segan-segan menghabiskan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah asal bisa duduk sebagai wakil rakyat.

Sebagian partai, bahkan menjadikan ‘isi kantong’ menjadi pertimbangan seseorang didaftarkan menjadi caleg. Namun, anggapan itu tidak dibenarkan sejumlah partai di Kota Bekasi.

“Syarat utama menjadi caleg itu integritas, rekam jejak dan yang paling penting modal sosial. Uang memang penting tapi tidak jadi syarat mutlak. Buktinya, banyak yang jor-joran uang saat pemilu lima tahun lalu tapi kalah, gak kepilih jadi dewan,” ujar Ketua DPC Hanura Kota Bekasi, Syaherallayali.

Jabatan wakil rakyat masih menjadi magnet dikarenakan beberapa hal. Mulai dari soal prestise hingga motif ekonomi. Faktor ekonomi masih jadi alasan dominan mengapa orang berebut menjadi dewan.

“Gaji dewan sekarang bisa sampai tiga puluh juta sebulan. Belum lagi kalau kunjungan kerja dapat uang sakunya juga lumayan. Jadi dengan pendapatan yang ada cukuplah bisa untuk konstituen dan biaya hidup,” kata salah seorang caleg, yang enggan namanya disebut.

Bahkan, bisa jadi menjadi dewan bagi sebagian orang adalah semacam pekerjaan. Faktanya, ada sejumlah orang yang menjadi dewan hingga tiga periode dan masih mencalonkan lagi sebagai caleg di Pileg 2019.

Pengamat Politik dari Universitas Islam 45 Bekasi, Adi Susila lantas berpesan kepada masyarakat, agar menjadikan pemilu sebagai ajang memilih partai dan presiden terbaik sekaligus sarana untuk ‘menghukum’ parpol yang tidak sesuai dengan kehendak hati rakyat.

“Inilah momentum untuk menentukan wakil rakyat terbaik, memilih presiden dan parpol terbaik. Sekaligus menghukum partai-partai dan wakil-wakilnya yang tidak sesuai kehendak hati rakyat,” pungkasnya. (sar)

Related Articles

Back to top button