Berita Utama

Nur-Firdaus Minta MK Batalkan Keputusan KPU

Sidang Perdana PHP Pilwalkot Bekasi

Radarbekasi.id – Perselisihan Hasil Pemilukada (PHP) Kota Bekasi yang dilayangkan paslon Nur Supriyanto-Adhy Firdaus, akhirnya disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (27/7). Sidang perdana kemarin itu mengagendakan pembacaan permohonan  dari pihak pemohon. KPU Kota Bekasi menjadi pihak termohon dalam kasus ini.

Paslon Nur Supriyanto-Adhy Firdaus Saady memohon MK membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kota Bekasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi yang memenangkan paslon Rahmat Effendi-Tri Adhianto. Permohonan itu dibacakan oleh kuasa hukum pemohon, Bambang Sunaryo.

Bukan tanpa sebab kubu Nur-Firdaus melayangkan gugatan pembatalan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kota Bekasi. Mereka beralasan ada sejumlah kejanggalan dalam proses rekapitulasi tersebut.

“Meminta mahkamah membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sebab, DPT-nya jomplang. Orang Bekasi ini punya hak pilih kurang lebih 2 juta. Tetapi yang terdaftar hanya 1,4 juta. Bisa juga yang 600.000 itu pendukung NF (Nur-Firdaus),” ujar Bambang.

Diketahui, hasil rapat pleno penghitungan suara KPU Kota Bekasi memutuskan pasangan Rahmat Effendi-Tri Adhianto meraih suara terbanyak, yaitu 697.634. Kemudian, pasangan Nur Suprianto-Adhy Firdaus memperoleh 335.900 suara. DPT yang terdaftar di KPU 1,4 juta. Sedangkan total yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1,1 juta.

Dihadapan ketua majelis hakim Aswanto dengan hakim anggota Saldi Isra dan Manahan Sitompul, Bambang mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 120/PL.03.6-Kpt/KPU-Kpt/Il/2018 Tanggal 6 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2018 dan Berita Acara Tanggal 5 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2018.

Pemohon meminta kepada MK untuk menjatuhkan putusan agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kota dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2018 dan memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan keputusan ini. Dalam akhir surat pihak pemohon menutup dengan kalimat, apabila MK berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Usai siding, salah satu kuasa hukum paslon nomor satu, Rahmat Effendi – Tri Adhiyanto, Noval Al Rasyid menjelaskan, sidang hanya mengagendakan pemeriksaan pihak pemohon dan termohon.

’’Ya memang sangat singkat persidangannya tadi. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu, Tanggal 1 Agustus 2018 jam 14.00 wib. dengan agenda keterangan dari Pihak terkait dan jawaban dari pihak Termohon,” jelas Noval, Jumat (27/7).

Terkait masalah gugatan paslon Nur-Firdaus, Noval menjelaskan, gugatan pemohon sangat tidak memenuhi unsur-unsur yang di persyaratkan dalam Undang-undang No.10 Tahun 2016, Tentang Gugatan Sengketa Hasil Pilkada, karena yang dipersoalkan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 158 Ayat 2 Sub (d).

“Harusnya pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Artinya, lanjut Noval, permohonan gugatan pihak paslon no 2 sangatlah tidak memenuhi persyaratan unsur substansi materi gugatan sebagaimana yang dipersyaratkan UU No 10 Tahun 2016 Tentang Gugatan Sengketa Hasil Pilkada.

“MK itu lebih memprioritaskan penanganan gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada dengan ketentuan jumlah selisih suara  0,5 % . Sedangkan kemenangan paslon Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto selisihnya mencapai 33,6 %. Ini sangat tidak rasional,” tambahnya.

Dan lebih parahnya lagi, lanjut Noval, pihak tergugat salah tulis nama saat mengajukan permohonan di MK serta ada penambahan materi tergugat.

“Sangat lucu. Nama penggugat menjadi Nur Supriyanti. Kalau pun ada pembenaran seharusnya dibenarkan sejak awal. Kuat dugaan ini hanya mengulur waktu untuk pelantikan Bang Pepen saja.” tukasnya.

Senada dengan Noval, Iqbal Daut, koordinator tim hukum Rahmat Effendi menyatakan akan mempersiapkan keterangan pihak terkait yang akan kami bacakan pada sidang Rabu (1/8) mendatang.

’’Kita akan persiapkan jawaban keterangan dari kami selaku pihak terkait yang akan disampaikan pada sidang kedua nanti Rabu 1 Agustus 2018,” ujarnya singkat. (sar)

Related Articles

Back to top button