Berita Utama

BUMN Kuasai Lima Proyek TOD

Radarbekasi.id – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menguasai lima proyek hunian berkonsep terintegrasi transportasi atau Transit Oriented Development (TOD) di Kota Bekasi.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Radar Bekasi, kelima proyek itu berada di Jaticempaka, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Bekasi Timur. Seluruh proyek itu dibangun oleh BUMN, PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya.

Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi, Dzikron, mengatakan ada lima proyek TOD yang dibangun di setiap titik stasiun LRT atau kereta api ringan di Kota Bekasi. Untuk proyek di Bekasi Timur, kata dia, pengembang telah menyelsaikan pembangunannya.

Lanjut dia, proyek di Jaticempaka dan Cikunir 1 sudah mulai konstruksi. Sementara proyek di Cikunir II tengah menyelesaikan perencanaan pembangunan. Sedangkan pembangunan proyek di Bekasi Barat baru akan dimulai karena sudah terlihat alat berat masuk ke dalam lokasi proyek.

Masalah perizinan, Dzikron memastikan seluruhnya sudah menyelsaikan kewajibannya. “Keempat pengembang itu telah mengantongi seluruh izin yang dikeluarkan pemerintah daerah. Izin tersebut misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) proyek, Amdal lalu lintas, izin prinsip dan sebagainya,” bebernya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) LRT pada Kementerian Perhubungan, Jumardi mengatakan, secara umum progres pengerjaan LRT tahap I sampai 20 Juli 2018 mencapai 41,102 persen. Rinciannya, lintas pelayanan I Cawang-Cibubur mencapai 61,625 persen; lintas pelayanan II Cawang-Dukuh Atas mencapai 26,395 persen dan lintas pelayanan III Cawang-Bekasi Timur mencapai 48,528 persen.

“Sementara untuk tahap II dengan lintasan layanan Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, Cibubur-Bogor dan Palmerah-Grogol akan dimulai 2020 mendatang,” kata Jumardi.

Menurut dia, total kebutuhan lahan untuk pembangunan LRT mencapai 60 hektare. Kebutuhan lahan yang paling luas berada di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Di sana pihaknya membutuhkan lahan seluas 11 hektare untuk membangun depo LRT sebagai tempat garasi kereta. Enam hektare di antaranya lahan milik PT Adhi Karya, sedangkan lima hektare lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun nilai investasi dari pembangunan LRT sekitar Rp30 triliun. Dana itu bukan diperoleh dari APBN saja, tapi dari pinjaman yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator kereta. Dari nilai itu, pemerintah menyuntikan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun, dan sisanya dicarikan dari pinjaman ke lembaga lain. (oke)

Related Articles

Back to top button