Politik

Ombudsman Investigasi Mogok Kerja ASN

Radarbekasi.id – Berhentinya layanan publik di Kota Bekasi pada Jumat (27/7) lalu mendapat perhatian khusus Ombudsman RI. Lembaga ini membentuk tim khusus untuk menginvestigasi peristiwa mogok kerja massal Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Hasilnya nanti akan dilaporkan ke Mendagri Tjahyo Kumolo dan Presiden Joko Widodo.

Ketua Perwakilan Ombudsman RI, Teguh Nugroho mengungkapkan tim khusus tersebut akan dibagi tiga yang masing-masing tim terdiri dari empat orang. Tim pertama menemui Pj Wali Kota Bekasi. Tim kedua bertugas ke mal pelayanan publik (MPP). Tim ketiga ke kecamatan dan kelurahan se-Kota Bekasi.

’’Tim bertugas mencari fakta dan bukti adanya kemungkinan perintah masif dari ASN atau di luar ASN.  Hasil temuan dari tim di lapangan akan dilaporkan ke Kemendagri dan Presiden. Apabila terbukti akan dikenakan sanksi,’’  beber Teguh saat konfrensi pers di Pemkot Bekasi, Selasa (31/7).

Menurut Teguh, jika dalam investigasi nanti ditemukan benar adanya mogok kerja para ASN itu, pihaknya akan melaporkannya ke Kemendagri dan Presiden RI. ’’ASN yang terlibat dalam peristiwa itu akan bisa dijatuhi sanksi, mulai dari sanksi teguran, mutasi hingga yang terberat pemecatan,’’ imbuhnya.

Investigasi tahap pertama, sambung Teguh, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan ke Dinas Infokom terkait adanya down system pada Jumat 27 Juli 2018. ’’Tidak ada down system (offline). Sedangkan berdasarkan keterangan yang didapat dari beberapa kelurahan, khususnya jaringan Disdukcapil dinyatakan offline (luring).  Jadi tidak ada alasan bahwa penghentian pelayanan publik pada hari Jumat itu karena sistem shut down. Sistem shut down itu sebetulnya kan meninggalkan jejal digital yang bisa kita periksa nanti ya,” ujarnya.

Temuan ini, sambung Teguh, akan ditindak lanjuti diperiksa lebih lanjut. ’’Apabila ada unsur kesengajaan untuk men-down system, ini bentuk pelanggaran,’’ bebernya seraya didampingi perwakilan Ombudsman lainnya, Rully Amirullah, Arif Widodo dan perwakilan Pemkot Bekasi.

Teguh mengaku, peristiwa mogok kerja dengan menutup pelayanan publik di Kota Bekasi terbilang unik. Sebab, peristiwa serupa hanya pernah terjadi di Pulau Nias dengan alasan pegawainya belum digaji selama dua bulan pada tahun 2016. ’’Sedangkan di Kota Bekasi gaji lancar tetapi mereka mogok kerja. Jadi ini sangat tidak wajar,’’ imbuhnya.

Teguh mengatakan, tim datang ke Kota Bekasi berdasarkan adanya aduan/laporan masyarakat terkait aksi penghentian layanan publik yang terjadi di tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bekasi. Diduga penghentian pelayanan publik ini dilakukan secara massif. Hari itu mereka mengeluh tidak mendapatkan layanan publik seperti membuat akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).

“Artinya di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bekasi itu ada penghentian layanan publik. Ada penghentian pelayanan publik juga pada hari Senin di mal pelayanan publik,” ungkap Teguh.

Teguh juga menyebut aktivitas menghentikan layanan public masuk dalam kategori mal administrasi. ’’Itu sudah pelanggaran mal administrasi yang dilakukan secara terbuka. Kalau pungli itu kan mal administrasi yang tidak kelihatan tapi tidak memberhentikan pelayanan di seluruh kecamatan dan kelurahan. Tapi ini mal administrasinya terbuka. Bentuknya kelalaian tidak memberikan pelayanan publik itu sudah sebuah tindakan mal administrasi. Yang seperti ini dilakukan ASN wajib diberikan sanksi,” tegasnya.

Sementara ini, sambung Teguh, ada dua alasan utama yang diduga menjadi penyebab terjadinya penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi. Tidak bisa memberikan pelayanan karena sistem offline (luring). Kedua itu diduga terjadi konflik antara Pj Wali Kota dengan sekda sehingga terjadi disharmonisasi.

“Kami akan memanggil pihak terkait yang kami duga menghentikan pelayanan publik dan sejumlah pimpinan Pemkot Bekasi yang tidak memberi sanksi kepada ASN yang sengaja melakukan penghentian layanan publik,” katanya.

Dalam waktu dua hari ke depan, sambung Teguh, pihaknya akan masih akan terus melakukan proses verifikasi semua data yang ada. ’’Tim sedang bergerak untuk memastikan siapa yang bertanggungjawab dan apa yang menyebabkan penghentian pelayanan publik ini,” tutupnya. (neo)

Related Articles

Back to top button