Metropolis

Sekda Surati Pj Gubernur

OPD Nyatakan Sikap Dukung Roy

Radarbekasi.id – Ketidakharmonisan Pj Wali Kota Bekasi dengan pejabat dilingkungan pemerintah Kota Bekasi nampaknya berlanjut.

Setelah Pj Wali Kota Bekasi, Ruddy Ganda Kusumah melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayenda Sukarmadji ke  Bareskrim Mabes Polri, kemarin (31/7) giliran Sekda bersurat ke Pj Gubernur Jawa Barat.

Bahkan para petinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyatakan dukungannya kepada Sekda yang resmi pensiun hari ini (1/8).

 ”Semua kepala OPD, baik yang hadir disini maupun yang tidak hadir, sepakat mendukung Sekda Kota Bekasi,” ungkap Kabag Humas Pemkot Bekasi, Sajekti Rubiah di dampingi sejumlah Kepala OPD di Press Room Humas Pemkot Bekasi, Selasa (31/7) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Sajekti sengaja mengumpulkan hampir seluruh Kepala OPD di hadapan awak media untuk menunjukkan solidaritas terhadap Sekda Kota Bekasi yang akrab disapa Kang Roy itu.

Dirinya juga membacakan empat poin penting yang disampaikan Sekda Kota Bekasi dalam suratnya yang ditujukan kepada Pj Gubernur Jawa Barat terkait situasi terkini di Kota Bekasi.

Surat nomor 032/3997SETDA tertanggal 30 Juli 2018 itu, Sekda Kota Bekasi menyampaikan empat poin laporan yang menggambarkan situasi dan kondisi pemerintahan Kota Bekasi saat ini.

Pertama terkait laporan Pj Walikota Bekasi ke Bareskrim Mabes Polri terhadap Sekretaris Daerah Kota Bekasi dengan dugaan melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan penghasutan serta perbuatan makar kepada Pj Wali Kota Bekasi.

Kedua, pendekatan kepemimpinan Pj Walikota Bekasi dinilai tidak bisa menciptakan lingkungan birokrasi serta kondisi ketentraman dan ketertiban di masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi tidak berjalan efektif.

Ia mencontohkan Pj Wali Kota Bekasi tidak melakukan komunikasi yang baik dan penjadwalan administrasi audiensi yang tidak dipenuhi dengan para ulama dan tokoh masyarakat dan adanya unjuk rasa oleh LSM dan organisasi masyarakat yang meminta Ruddy mundur.

Ketiga pernyataan dan tindakan Pj Wali Kota Bekasi dalam proses penyelesaian masalah internal di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terutama terkait penyelesanan masalah netralitas Sekretaris Daerah dinilai tidak dilakukan secara proporsional dan professional.

Dengan melibatkan media massa dan media daring menimbulkan prasangka dan ketidaknyamanan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama para pemangku jabatan struktural dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Poin keempat kepemimpinan yang dilaksanakan Pj Walikota Bekasi dinilai tidak dapat membangun pola hubungan dan komunikasi yang baik dengan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas atau Badan, Camat, pejabat struktural eselon Ill, Lurah dan pejabat aselon IV sehingga tidak terciptanya koordinasi.

”Kondisi mengganggu penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik dan efektif,”tandas Sajekti yang membacakan poin laporan Sekda ke Pj Gubernur Jabar. (pay)

Related Articles

Back to top button