Cikarang

Pembahasan Raperda LP2B Ditunda

Radarbekasi.id – Seorang petani sedang membajak sawah di Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (1/8). Pemkab Bekasi berencana menetapkan sebanyak 35 ribu hektare lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditunda. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan lahan pertanian yang masuk di dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang masih dalam tahap evaluasi gubernur.

Ketua Pasnus LP2B, Sarim Saefudin mengatakan perbedaan di dua peraturan tersebut membuat pihaknya harus memastikan berapa jumlah lahan yang harus ditetapkan sebagai LP2B. Padahal,  pengajuan LP2B dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi sudah jelas seluas 35 ribu hektare sebab mengacu pada perda RTRW.

”Ini menjadi tidak ideal, karena acuan pemanfaatan ruang itu adalah RDTR, dan RDTR itu dasarnya RTRW. Tentu hal ini harus menjadi pembahasan. Oleh sebab itu kami harus mengetahui perizinan sebanyak 1500-an itu peruntukannya untuk apa, sebab di RDTR lahan pertanian menyusut,”katanya usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (1/8).

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdullah Karim menjelaskan Raperda LP2B merupakan regulasi yang dibuat untuk mengamankan dan menyelamatkan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Lahannya yang diusulkan di Raperda LP2B itu sebanyak 35 ribu dari 48 ribu hektare lahan pertanian yang masih tersisa di Kabupaten Bekasi dan tersebar di 13 dari 23 Kecamatan yang ada,”ujarnya.

Adapun kecamatan dengan sisa luas lahan pertanian terbesar berada di Kecamatan Pebayuran dengan luas mencapai 8.362 Ha, disusul Sukakarya dengan luas 4.447 Ha, Sukawangi dan Tambelang dengan luas 3.139 Ha, Sukatani dengan luas 2.413 Ha, Cikarang Timur  2.323 Ha, Karang Bahagia 2.284 Ha, Cabang Bungin 1.759 Ha, Kedungwaringin 1.638 Ha, Cibarusah 1.591 Ha, Serang Baru 1.141 Ha, Bojongmangu 700 Ha dan Cibitung 52 Ha.

“Sementara lahan pertanian di 10 Kecamatan lainnya sudah habis menjadi perumahan dan industri sehingga tidak kita masukan di Raperda LP2B ini,”ungkapnya.(and)

Related Articles

Back to top button