Berita Utama

Pengunduran Diri Aspuri Maladministrasi

Radarbekasi.id – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi menilai surat pengunduran diri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Aspuri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maladministrasi.  Pasalnya, Aspuri belum menyampaikan permohonan pengunduran diri ke BKPPD Kabupaten Bekasi sampai dengan kemarin, Senin (6/8).

Aspuri diketahui maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Tapi, beberapa waktu lalu dirinya masih terlihat ikut dalam sidang paripurna di DPRD Kabupaten Bekasi. Padahal, ASN dilarang untuk berpolitik.

Sekretaris BKPPD Kabupaten Bekasi, Hanief Zulkifli menyatakan, seharusnya yang bersangkutan menyampaikan pengunduran diri secara resmi ke BKPPD Kabupaten Bekasi.

“Menurut kami surat pengunduran Pak Aspuri yang beredar bukanlah surat resmi dari BKPPD, karena surat tersebut hanyalah surat pernyataan, bukan surat permohonan pengunduran diri. Jadi surat tersebut bisa dikatakan maladministrasi,”tuturnya.

Ia menyatakan, surat pengunduran diri sebagai ASN merupakan persyaratan mutlak untuk mendaftar sebagai Bacaleg. “Jadi patut dipertanyakan kalau nanti verifikasi, bagi ASN yang belum mengundurkan diri bisa keterima sebagai bacaleg,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilahan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi, Idham Holik mengungkapkan, berkas yang disampaikan Aspuri melalui Partai NasDem sudah sesuai syarat berdasarkan peraturan KPU Nomor 08 tahun 2018.

Berkas yang diterima pihaknya antara lain ialah surat pengunduran diri sebagai ASN dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri.

”Kalau kami melihatnya secara administrasi, dari berkas Pak Aspuri tidak ada yang masalah makanya diterima dan memenuhi persyaratan,”tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Aspuri terancam diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelum pensiun pada bulan September 2018 mendatang. Hal itu disebabkan karena Aspuri belum menyampaikan pengunduran diri ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi tapi sudah mendaftar untuk maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 melalui partai politik.

Jika merujuk pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa ASN wajib menjaga netralitas serta dilarang terlibat dalam politik praktis. Kemudian, dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga telah diatur bahwa ASN yang menjadi calon legislatif wajib mengundurkan diri.

Selain itu, Aspuri sempat mengatakan, dirinya sudah mengajukan pengunduran diri meskipun masih aktif sebagai kepala BPBD. “Saya sudah mengundurkan diri kok sebagai ASN,”ujarnya. (and)

Close