Berita Utama

BBPPT Terima 1.612 Permohonan

Radarbekasi.id – Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) menerima sebanyak 1.612 permohonan pengujian perangkat telekomunikasi berdasarkan persyaratan teknis.

“Per Agustus 2018 ada 1.612 permohonan uji perangkat telekomunikasi,” terang Kepala BBPPT Mochamad Rus’an di BBPPT, Bintara, Kota Bekasi, kemarin.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi mewajibkan dilakukannya pengujian standarisasi alat telekomunikasi yang digunakan oleh masyarakat. Direktorat Jenderal SDPPI Kemenkominfo berwenang melakukan pengujian alat telekomunikasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BBPPT.

Cakupan pengujian persyaratan teknis alat telekomunikasi mencakup berbagai aspek, yaitu standarisasi eklektris, keselamatan dalam lingkungan ektromagnetik, keselamatan arus atau tegangan dan keselamatan radiasi. Pelaksanaan proses pengujian teknis alat telekomunikasi oleh BBPPT mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04 Tahun 2011.

Menurut Rus’an, dari 1.612 permohonan, 1.455 berkas permohonan dinyatakan selesai. Sementara 63 berkas dalam proses pengerjaan LHU dan 80 berkas dalam proses pengujian.

“Dari jumlah permohonan, kami temukan 14 berkas pengujian bermasalah,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar Bekasi, jumlah permohonan uji perangkat telekomunikasi di BBPPT sejak tiga tahun kebelakang cenderung menurun. Pada 2015 sebanyak 3.255 permohonan, 2016 sebanyak 2.701 permohonan, 2017 sebanyak 2.538 permohonan, dan 2018 sebanyak 1.612 permohonan.

“Menurunnya jumlah permohonan sejak 2015 ini karena saat ini pengujian perangkat yang dijual di Indonesia, tidak harus diuji di Indonesia. Bisa di negara asal produksinya, nanti disini tinggal sertifikasi saja,” katanya.

Permohonan pengujian perangkat telekomunikasi itu berasal dari sejumlah negara yang ingin memasarkan produknya di Indonesia. Yakni India, Kanada, China, Vietnam, Singapura, Mexico, Malaysia, Taiwan.

“Perangkat dari China yang paling banyak, presentasenya 56 persen,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPII) Ismail, menyatakan pengujian yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo ditujukan untuk kepentingan masyarakat. “Ditjen SDPPI berusaha agar spektrum frekuensi yang bekerja itu bebas dari gangguan dan interferensi. Bebas digunakan untuk kebutuhan masyarakat,” tukasnya. (oke)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker