Pendidikan

RKB Ditambah, Kualitas Guru Menurun

Radarbekasi.id – Seperti sekolah swasta lainnya yang ada di Indonesia, sejumlah sekolah swasta di Kota Bekasi saat ini terus mengalami kekurangan jumlah siswa. Penyebabnya, orang tua siswa lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri dengan alasan biaya yang lebih murah.

Sementara itu disisi lain, pemerintah terus menambah ruang kelas baru untuk sekolah negeri. Pengamat Pendidikan Imam Kobul Yahya mengkritisi kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang  selalu menambah Ruang Kelas Baru (RKB). Padahal jumlah penambahan siswa baru sudah signifikan sehingga tidak perlu lagi adanya penambahan ruang kelas untuk sekolah sekolah negri.

Menurutnya,  dengan pertambahan ruang kelas yang baru juga akan berkurangnya tenaga guru karena jumlah saat ini jumlah guru di kota Bekasi cukup memprihatinkan.  Terlebih lagi saat ini di kota Bekasi kekurangan 6000 lebih guru ASN untuk guru SD dan SMP.

“Masalahnya, dalam empat tahun terakhir belum ada rekrutmen guru PNS. Yang ada hanyalah guru honorer dengan kompetensi rendah. Jadi penambahan ruang kelas baru juga memicu rekrutmen guru honorer.  Akan tetapi Disdik kota Bekasi telah mengajukan ke pemerintah pusat, ” ujar Imam .

Imam juga menambahkan jika mereka yang tidak bisa masuk sekolah negri kan masih bisa masuk ke sekolah terbuka.  Walaupun tidak melakukan efektifitas seperti biasanya sekolah ini masih dianggap sekolah negri seperti di Bantargebang.

“Saat ini jika seluruh sekolah menerapkan kurikulum 2013 maka setiap sekolah di Kota Bekasi tidak memenuhi syarat.  Karena didalam kurikulum 2013 semua siswa di wajibkan masuk pagi hingga jam 3 sore, ” terangnya.

“Yang seperti kita ketahui saat ini di sekolah Bekasi masih saja ada yang masuk di siang hari.  Berarti sampai saat ini yanh masih memberlakukan sekolah di siang hari masih menggunakan kurikulum KTSP atau 2006. Berarti juga di seluruh kota Bekasi masih ada yang belum menerapkan kurikulum 2013,”lanjutanya.

Kondisi ini bisa juga berdampak pada mutu pendidikan di kota Bekasi. Diakui Imam, jika memang pertambahan ruang kelas juga bisa berdampak pada kualitas dari guru tersebut.”Yang kita takutkan adalah para guru yang mengisi ruang kelas baru itu adalah guru yang tidak memenuhi syarat. Hal tersebut juga dikarena susah merekrut guru PNS, akhirnya direkrutlah guru honorer yang berkompeten atau tidak, ” terusnya.

Menurut dia menjadi ironi ketika pemerintah terus gencar memaksakan penambahan daya tampung di sekolah negeri. Padahal infrastruktur dan jumlah guru negerinya tidak memadai. Lebih baik kuota sekolah negeri biarlah sesuai dengan kondisi ideal, tanpa harus dipaksakan memperbanyak daya tampung.

Pendiri sekaligus ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Saur Pandjaitan mengatakan sikap pemerintah terhadap sekolah swasta harus jelas. “Apakah ingin ke depan sekolah swasta habis secara pelan-pelan, atau ingin menjadikan sebagai mitra,” katanya di Jakarta.

Saur mengatakan pemerintah pusat atau daerah sebaiknya duduk bareng bersama organisasi yayasan pemilik sekolah swasta. Membahas tentang kuota penerimaan siswa baru. Dia mencontohkan di kota A lulusan SD ada 100 ribu anak. Kemudian kapasitas SMP negerinya hanya 50 ribu anak. Maka sisanya sebanyak 50 ribu anak didistribusikan ke sekolah swasta.

Dalam pendistribusian calon siswa ke sekolah swasta, tidak jadi persoalan untuk diatur. Misalkan sekolah swasta dengan akreditasi A mendapatkan kuota lebih banyak. Dengan cara ini bisa memancing sekolah swasta untuk mengejar akreditasi A. Supaya mendapatkan kuota siswa baru banyak.

Tidak seperti sekarang, sebagian sekolah swasta masih menunggu siswa yang tidak lolos di sekolah negeri.”Kami bahkan sempat bertanya ke Kemendikbud, sekolah swasta itu sebenarnya anak kandung, anak tiri, anak asuh, atau anak haram di mata pemerintah,” jelasnya.

Saur mengatakan sekolah swasta siap menjadi mitra bagi pemerintah untuk membuka akses pendidikan. Dia juga menegaskan siswa di sekolah adalah anak daerah, sehingga Pemda juga harus ikut bertanggung jawab.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan munculnya sekolah swasta disebabkan masa lalu keuangan negara terbatas. Namun saat ini anggaran pendidikan semakin besar. Cara paling mudah menghabiskan anggaran pendidikan adalah membuka kelas baru atau membangun sekolah negeri baru. Akibatnya sekolah swasta ribut kekurangan siswa.

Indra berharap dana pendidikan tidak lagi dikonsentrasikan untuk membuka kelas atau unit sekolah negeri baru. Sebab tidak mengatasi persoalan akses pendidikan. “Hanya memindah siswa yang ke swasta menjadi ke negeri. Sementara angka partisipasi tidak naik signifikan,” kata dia.

Indra lebih mendukung jika dana pendidikan untuk membangun sekolah baru atau ruang kelas baru, digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta. Sehingga baik sekolah negeri maupun sekolah swasta pada umumnya, memiliki kualitas yang sama-sama bagus. (cr41/jpnn)

Related Articles

Back to top button