Berita Utama

DEWAN JANGAN BAPER

Radarbekasi.id – Anggota DPRD Kota Bekasi diminta tidak galau atau baper terhadap APBD 2018 Kota Bekasi yang disinyalir mengalami defisit anggaran.

“APBD 2018 itu kan produk bersama antara legislatif dan eksekutif. Dan sudah di-perda-kan. Jadi gak usah galau. Apalagi baperan,” ungkap mantan kepala Bappeda Pemkot Bekasi Jumhana Luthfi kepada Radar Bekasi.

Luthfi mencontohkan soal Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipersoalkan DPRD Kota Bekasi.

“Soal TPP kan sudah disepakati legislatif dan eksekutif saat pembahasan APBD 2018 lalu. Kenapa baru dipersoalkan sekarang,” kritik Luthfi.

Terkait sinyalemen APBD 2018 mengalami defisit sebesar Rp900 miliar, Luthfi mengungkapkan, pernyataan defisit anggaran ini terlalu dini. “Defisit anggaran itu masih asumsi. Masih terlalu dini anggapan itu,” kata Luthfi.

Menurut dia, kalau pun benar ada defisit anggaran, harus dibicarakan secara formal antara Pemkot Bekasi dengan DPRD. Sebagai evaluasi terhadap APBD yang sedang berjalan. Bila diputuskan defisit, harus dicarikan jalan keluarnya sebagai solusi dari keputusan tersebut.

“Misalnya, ada PAD yang tidak tercapai. Tidak sesuai target. Dibicarakan. Dievaluasi bersama oleh legislatif dan eksekutif. Ini kan belum dibicarakan bersama. Jadi saya kira terlalu dini (defisit anggaran) itu,” tegasnya.

Luthfi juga menilai, defisit anggaran yang dilontarkan anggota dewan itu baru sekedar asumsi. Pasalnya, menurut dia, yang berhak menentukan defisit atau tidaknya anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan di dalamnya terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda dan BPKAD.

“Bappeda itu kewenangannya itu hanya mengevaluasi program,” katanya.

Penilaian tersebut, kata dia, juga harus dikeluarkan dalam bentuk keputusan untuk kemudian dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi.

“Kalau asumsinya defisit, TAPD mendorong hal ini ke Banggar, Banggar menilai lagi apa alasan defisit, kenapa kok sampai berani, kalau berani mengambil dengan alasan, nanti darimana menutup defisit? Misalnya menjual, aset, pinjam ke bank, atau menyimpan sertifikat misalkan. Kalau itu diterima oleh DPRD itu namanya anggaran defisit, kalau ini kan belum,” tutupnya.

Sebelumnya Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Bekasi mengingatkan Pemkot Bekasi mewaspadai keuangan daerah APBD 2018 yang dianggap defisit hingga Rp900 miliar.

Chairoman J Putro, anggota Banang DPRD Kota Bekasi menyebut, salah satu pemicu defisit itu adalah kenaikan 20 persen TPP ASN di APBD 2018. (neo)

Related Articles

Back to top button