Berita Utama

Kades-Camat Nyambi Mafia Tanah

Radarbekasi.id – Komplotan mafia tanah di Kabupaten Bekasi diciduk Polda Metro Jaya. Ironinya, mereka yang terlibat dalam kasus ini merupakan orang-orang yang berkuasa, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga lingkaran ‘dalam’ Pemkab Bekasi.

Tidak tanggung-tanggung, para tersangkanya berjumlah 11 orang. Mereka itu, HMS (penjual), AA (penjual), JS (penjual)m SF (pembeli), HS (Camat), AS (Sekdes), HA (Kades), HH (Kadus), HB (staf bagian pemerintahan, S (staf desa), dan SH (staf kecamatan). Mereka dibidik Pasal 263, 264 dan 266 JO. 55 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara enam tahun.

Mereka ditangkap Anggota  Subdit 2 Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya (PMJ). Dianggap sebagai mafia tanah di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono menerangkan, pihaknya mengamankan 11 tersangka berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: LP / 2477 / VII / 2014 / PMJ / Ditreskrimum (3/7/2014), dengan Pelapor Lilis Suryani sebagi pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 163.

Kata Argo, lokasi tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 277/JB/BS/TR/VII/1992 (20/7/1992) yang dibuat dihadapan Bambang Sulaksana yang merupakan PPAT Kecamatan Tarumajaya, yang merasa keberatan atas terbitnya AJB nomor 1368/Segaramakmur, (31/12/2011) yang dibuat dihadapan Herman Sujito yang merupakan PPAT atau Camat Tarumajaya.

“Dengan dasar LP tersebut, Unit II Subdit 2 Harda Dit Reskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol Samian telah berhasil mengungkap perkara mafia tanah,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Argo Yuwono dalam siaran pers kepada media, Rabu (5/9).

Argo memaparkan, modus para pelaku bermula pada 31 Desember 2011. Terduga MD bersama-sama dengan adiknya yakni terduga JS dan terduga AA membuat surat palsu berupa Surat Kematian dan Keterangan Waris dari almarhum R yang telah meninggal tahun 1973, dan tidak memilik anak, sebagai pemilik Girik C Nomor 315 atas nama R dengan luas 7720 M2 yang dibantu oleh tersangka B (bagianpemerintahan). Dimana yang bersangkutan menyiapkan data-data pertama Atas hak tanah berupa Girik C. 315 seolah-olah atas nama R, kedua surat penguasaan fisik, ketiga keterangan tidak sengketa dan surat–surat lain yang terkait untuk jual beli tanah.

“Faktanya bahwa R tidak mempunyai tanah di Kampung Kebun Kelapa, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya. Meninggal tahun 2006 dan telah menikah dengan memiliki lima anak sebagai ahli warisnya,” katanya.

Kemudian, surat-surat yang diajukan oleh terduga MD bersama kompoltannya dilegalisir, dan disahkan oleh terduga A (saat itu Kepala Desa) dan terduga AS (saat itu sebagai Sekdes). Dan AS saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Segaramakmur yang mengetahui kalau surat-surat tersebut tidak benar isinya.

Setelah dokumen lengkap, kemudian terduga MD (pihak penjual) dan terduga SF (pihak pembeli), mendatangi rumah terduga JS dan terduga AA untuk meminta tandatangan di Surat Keterangan Waris dan surat kuasa untuk menjual sebagai data pendukung untuk AJB.

kemudian tandatangan dari salah satu saudara terduga, yaitu R yang berada di Morotai Maluku Utara ditandatangani oleh terduga MD tanpa persetujuan, dengan sepengetahuan terduga SF (pihak pembeli), terduga JS dan AA Setelah dokumen pendukung lengkap.

Kemudian terduga SF (pihak pembeli) atas arahan terduga B (bagian pemerintahan), meminta bantuan terduga S (staf desa) untuk membuatkan Akta Jual Beli (AJB), yang ditandatangani oleh terduga sebagai figur penjual dan pembeli, dan ditandatangani oleh para saksi pada saat AJB yakni para terduga.

“Sedangkan tandatangan-tandatangan dari salah satu saudara para tersangka yakni R yang berada di Morotai Maluku Utara ditandatangani oleh tersangka MD tanpa persetujuan, dengan sepengetahuan tersangka SF (pihak pembeli), Tersangka JS dan Tersangka AA. Pada saat transaksi tersebut, tersangka SF (pihak pembeli) menyerahkan langsung uangnya kepada tersangka B secara tunai sebesar kurang lebih Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah),” katanya.

Kemudian terduga B kepada terduga MD hanya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh tersangka MD, memberikan masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada tersangka JS dan Tersangka AA. Dan sebagian besarnya dibagi-bagi oleh para tersangka B, Tersangka A (saat itu kepala desa) dan tersangka AS (saat itu sebagai sekdes).

Kemudian sekira bulan Juni 2012, tersangka SF (pihak pembeli) ditemani oleh AI (adik tersangka AS), mendatangi kantor Kecamatan Segaramakmur dengan membawa AJB, semua dokumen atau data-data pendukung termasuk BPHTB yang ternyata palsu, untuk meminta tandatangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPATS), yang bertemu dengan tersangka S (Staf Kecamatan), kemudian tersangka S mengetik nomor dan hari atau tanggal transaksi, yang diisi dengan nomor 1368 dan transaksi dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2011, setelah itu mendatangi rumah Tersangka HS selaku PPATS atau Camat Tarumajaya guna meminta tandatangan.

“Faktanya bahwa Tersangka Herman Sujito, pada bulan Juni 2012 sudah tidak lagi menjabat sebagai PPATS atau Camat Tarumajaya, yang sudah diganti oleh Sofyan Hadi pada bulan Mei 2011, selain itu dari hasil penyidikan didapatkan fakta, bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 adalah hari Sabtu dan buku register telah ditutup dan ditandatangani oleh Camat Herman Sujito, Pada tanggal 30 Desember 2011. Diluar tanggal itu temukan 163 AJB yang dibuat dan ditandatangani seolah-olah pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2011,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, saat dimintai keterangan tertangkapnya beberapa anak buahnya selaku ASN Pemkab Bekasi. Ia menyampaikan akan mengambil langkah dengan memberikan sanksi sesuai peraturan.

”Pasti ditindak, untuk sementara dalam hal ini saya sudah berkomunikasi dengan Pak Sekda. Supaya masalah adanya ASN yang terlibat penyalahgunaan wewenang berdampak merugikan orang lain untuk ditindak,” ujarnya melalui pesan singkat aplikasi WA, kemarin.

Informasi yang dihimpun Radar Bekasi, HS yang merupakan saat itu menjabat sebagai Camat Tarumajaya saat ini sebagai staf ahli Bupati Bekasi Bidang Hukum dan Pemerintah, diamankan di kediamannya oleh anggota Subdit II Diskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (5/9). (and)

Related Articles

Back to top button