Politik

Bawaslu Ancam Copot APK Bacaleg

Radarbekasi.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi Bawaslu mengimbau kepada seluruh pimpinan partai politik, bakal calon legislatif dan relawannya untuk segera menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang sudah dipasang di berbagai titik di sejumlah Kota Bekasi.

Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Siswanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan imbauan kepada para pimpinan parpol agar segera menurunkan sendiri APK yang sudah dipasang.

’’Jika masih terpasang juga, maka kami akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan APK yang sudah dipasang itu,” katanya.

Dikatakan, pembersihan APK itu diserahkan sepenuhnya kepada Satpol PP, sesuai dengan Perda K3 (Kebersihan Kemanan dan Kenyamanan). Selain itu, dalam rapat koordinasi dengan para pimpinan parpol sepakat agar APK diturunkan sebelum ditetapkannya DCT (Daftar Calon Tetap).

’’Kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar membersihkan seluruh APK yang sudah dipasang jika relawan yang memasangnya tidak mau menurunkan semua APK yang sudah terpasang itu,” tegasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi akan segera mencopot seluruh alat peraga kampanye (APK) ilegal milik para calon anggota legislatif (caleg).

Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Cecep Suherlan, menegaskan, ia tidak akan membiarkan APK bacaleg yang sudah terpampang di sejumlah titik sebelum memasuki waktu kampanye.

“Kita akan melaksanakan kegiatan penertiban dan sudah diintruksikan juga korlap-korlap di semua kecamatan untuk melaksanakan serempak bersama dengan Panwaslu dan Panwascam,” ujarnya.

Menurutnya, partai politik ataupun caleg harusnya bisa menjalankan ketentuan kampanye sesuai dengan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Di situ tertera, proses kampanye baru boleh dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkannya DCT, 20 September 2018.

Selain mengacu pada peraturan, lanjut Cecep, penertiban itu pun demi menata kembali estetika kota yang nampak semrawut akibat APK-APK tersebut.

“Intinya, kita mengacu pada peraturan K3. Karena, sebelum 23 September mendatang, APK atau segala sesuatu yang berkaitan pileg atau pilpres ya kita tertibkan,” pungkasnya. (sar)

Related Articles

Back to top button