Berita Utama

PJ Wali Kota Dinilai Langgar UU

Radarbekasi.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Toto Mohammad Toha resmi melantik Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, pada Kamis (13/9) di Aula Nonon Sonthanie.

Dilantiknya Widodo sebagai Pj Sekda mendapat respon dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Menurut lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik itu, Widodo tidak laik menempati posisi tersebut.

Soalnya, Widodo merupakan salah satu pejabat yang dinilai tidak kompeten dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait kasus maladministrasi pemogokan layanan publik.“Artinya ya Pj Wali Kota Bekasi gak punya atensi dengan LAHP Ombudsman,” kata Teguh, seperti dilansir PojokBekasi.com (Radar Bekasi Grup), kemarin.

Teguh juga mengungkapkan bahwa Pj Wali Kota Bekasi tidak mematuhi UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman.“Dengan tidak memperhatikan LAHP Ombudsman, PJ Wali Kota ya tidak mematuhi UU tentang Ombudsman, tentang pelayanan publik dan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya masih menanti progres Pj Wali Kota Bekasi dalam menjalankan LAHP Ombudsman hingga batas akhir.“Kami tunggu sampai tanggal 15 ini.Langkah apa lagi yang akan diambil oleh PJ Wali Kota. Dan itu akan menentukan apakah sikap dan tindakan Pj Wali Kota ini akan kami tindaklanjuti menjadi rekomendasi,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro mengaku, pihaknya memberikan apresiasi atas pengisian kekosongan Pj Sekda hampir tiga pekan sejak berakhirnya masa jabatan Plh Sekda Dadang Hidayat, Agustus lalu.

Menurutnya, Komisi I memandang perlu untuk mengingatkan Pj Wali Kota untuk serius, menindaklanjuti LAHP Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, yang mewajibkan Pj Wali Kota melaksanakan dan melaporkan tindakan korektif atas kasus maladministraasi pelayanan publik di Kota Bekasi pada 27 Juli 2018 lalu.

Menurutnya, hal ini disebabkan pejabat yang ditunjuk menjadi Pj sekda merupakan objek tindakan korektif yang menilai ketidakkompetenan yang bersangkutan dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dalam posisinya sebagai Inspektur Kota Bekasi pada 27 Juli 2018.

“Lebih daripada itu, dengan posisinya sebagai Pj Sekda maka yang bersangkutan akan mendapatkan beban kerja dan menuntut kompetensi yang lebih besar daripada jabatannya saat ini,” kata Choiruman.

Sehingga, lanjut Choiruman, pihaknya menilai penunjukan Pj Sekda dinilai tidak mempertimbangkan dan memperhatikan atau mengabaikan substansi tindakan korektif dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya yang harus dilaksanakan Pj Wali Kota Bekasi.

“Dengan kata lain, kebijakan Pj Wali Kota dalam mengangkat Inspektur Kota Bekasi sebagai Pj Sekda mengandung masalah substansial,” ujarnya.

Karena, menurutnya tidak  mengindahkan UU No. 37/2018 tentang Ombudsman RI, UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan daerah yang saling berkaitan dalam mengatur kewajiban pemerintah daerah selaku penyelenggara pelayanan publik.

“Namun Komisi I memandang permasalahan ini bukan semata hubungan personal, tetapi lebih penting dari itu, adalah bahwa penunjukan Pj Sekda tersebut tidak konsisten dan searah dengan upaya pengawasan dan perbaikan pelayanan publik di Kota Bekasi, sebagimana disampaikan dalam LAHP Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya,” tutur Choiruman.

Kendati demikian Komisi I mendesak Pj Wali Kota Toto M Toha untuk segera menuntaskan rencana aksi yang sudah ditetapkan Pj Wali Kota sebelumnya, yakni menyampaikan rencana tindakan korektif dan melaporkan tindakan korektif yang sudah diambil. Sebelum Ombudsman Republik Indonesia meminta keterangan yang bersangkutan saat LAHP Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya tersebut dinaikan menjadi Rekomendasi Ombudsman.

Terpisah, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Toto Mohammad Toha merasa tidak ada yang salah dari dilantiknya Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi.

Secara lugas Toto juga menegaskan tidak melanggar UU dan tidak menyalahi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait pelantikan Widodo.“Kan itu (LAHP) belum tuntas, jadi saya ga menyalahi aturan,” kata Toto.

Menurut Toto, dipilihnya Widodo lebih didasarkan pada sejumlah alasan yang bersifat administratif.“Pertama karena posisi Pj Sekda kosong. Kedua syaratnya yang bersangkutan harus berstatus tinggi pratama. Ketiga pangkat Pak Widodo sudah sesuai,” tandasnya. (pay/kub/pojokbekasi)

Lebihkan

Artikel terkait

Close