Berita Utama

Honorer Tuntut Upah Setara UMK

Radarbekasi.id – Demi menggolkan tuntutan, ribuan pegawai honorer di Kabupaten Bekasi rela menginap di pelataran komplek perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (24/9) kemarin. Para pengunjukrasa yang tergabung dalam Forum Pegawai Honorer Indonesia (FPHI) itu, mendesak Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mensejajarkan upah mereka dengan upah minimum kabupaten (UMK) Bekasi.

Sayangnya, tuntutan mereka tak digubris Bupati. Alasannya, bupati ingin kenaikan upah honorer dan kesejahteraan mereka sesuai aturan dan kemampuan daerah.

’’Mengenai SK Bupati memang ada peraturan pemerintah yang mengatur saya tidak boleh mengangkat lagi. Jadi kalau bertentangan dengan aturan, saya mau tidak mau harus berkata tidak, kecuali kalau nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat,” ujar bupati dua periode ini.

Terkait kesejahteraan para tenaga honorer, Bupati menegaskan, bakal dikembalikan kepada kemampuan daerah. ’’Kita tahu jumlah mereka ini kan luar biasa banyaknya. Kalau tuntutan mereka tentang UMK tentu banyak banget sehingga harus kita sesuaikan dengan kemampuan kami aja,” katanya saat diminta tanggapannya terkait tuntutan para pendemo.

Meski begitu, dia berjanji akan berupaya memberikan yang terbaik bagi semua pihak termasuk bagi para guru honorer. ’’Kita upayakan nanti akan dikaji masalah tambahan honor. Sebab tanpa mereka (guru honor) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak akan maksimal. Karena memang jumlah guru yang kurang,” sambung Bupati asal Pebayuran ini.

Sebenarnya, perwakilan pendemo sempat beraudiensi langsung dengan Bupati. Sayang, tidak ada titik temu dalam pertemuan terbatas itu. Ketidakpuasan atas jawaban Bupati itulah yang mendorong FPHI harus menginap mendapatkan perhatian atau tuntutannya bisa dikabulkan.

Pantauan Radar Bekasi, mereka tiba dan berorasi di pelataran komplek Pemkab Bekasi sejak pukul 09.00 pagi. Para pengunjuk rasa membawa poster-poster yang berisi tuntutan mereka. Sebagian besar diantara mereka mengenakan ikat kepala berwarna kuning.

Adapun empat tuntutan tersebut diantaranya, SK Bupati sebagai pegawai non PNS, jaminan kesehatan, tingkat kesejahteraan, tenaga honorer dimasukan database di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).

’’Kalau tidak segera dituruti tuntutan kami, kami siap menginap sampai Bupati mengabulkannya. Kami ini bagian dari peradaban bangsa ini, tolong hargai jerih payah nasib kami,” kata Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Arif Maulana.

Di hadapan Bupati, Arif menyampaikan, demi kesejahteraan para guru yang berstatus honorer. Ia meminta sebagai kepala daerah, bupati untuk bisa memperjuangkan para guru yang bertugas mencerdaskan anak bangsa.

’’Bertahun-tahun rekan rekan mengajar, masih seperti ini saja perhatian pemerintah kepada kami. Lihatlah kondisi kami, mengajar terus tapi perhatian pada kami minim sekali,” kata dia.

Di tempat sama salah satu guru Nana Sumanah, menuturkan rata-rata para guru honorer mendapat upah sekitar Rp 45.000 per hari, tanpa ada tunjangan apapun serta fasilitas apapun, termasuk jaminan kesehatan.

Menurutnya, kondisi ini jauh berbeda dengan UMK yang selalu disuarakan para pekerja swasta. Untuk diketahui, UMK Kabupaten Bekasi 2018 sebesar Rp3.837.939. Sedangkan guru honorer per hari diupah Rp45.000 atau hanya memperoleh Rp1.170.000 untuk 26 hari kerja.

’’Patutlah kami mendapatkan hak yang wajar. Kami minta upah kami minimal setara dengan UMK Kabupaten Bekasi. Kami menuntut agar Pemkab Bekasi menganggarkannya dalam APBD 2019,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPPD Kabupaten Bekasi, Oded S Yahya mengakui para honorer yang berunjuk rasa itu tidak termasuk dalam daftar yang dimiliki BKPPD. Pasalnya, mereka tidak termasuk dalam pegawai K2 yang terdata pada 2005.

’’Kalau merunut data 2005 itu ada 3.499 pegawai honorer, namun di luar itu kami sendiri tidak mengetahui jumlahnya. Karena memang sesuai ketentuan yang ada, hanya yang terdata 2005 saja yang masuk ke data base. Maka kesulitannya di situ, karena aturannya memang demikian,” ucap Oded. (and)

Related Articles

Back to top button