Politik

KPU Belum Hitung LADK

Radarbekasi.id – Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) parpol sudah diserahkan parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Meski begitu, KPU belum berani menyampaikan ke publik berapa dana yang dilaporkan parpol.

Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi mengakui, seluruh parpol peserta Pemilu 2019 telah menyerahkan LADK.  KPU juga telah menutup prosesi penyerahan LADK tersebut. “Sudah semua diserahkan. Sesuai waktu yang diberikan,” kata Ucu.

Meski begitu, Ucu mengungkapkan pihaknya belum mengetahui jumlah total laporan dana kampanye dari seluruh parpol peserta Pemilu 2019. Serta para caleg yang mewakili partai masing-masing. Sebab masih perlu mengakumulasi dan memverifikasi besaran dana tersebut.

“Karena ada yang masih diverifikasi dan secara UU ditentukan KPU mengumumkan soal besaran laporan awal kampanye itu nanti setelah masa perbaikan selesai,” ucapnya.

Setelah masuk tahap verifikasi, setiap parpol akan diberikan waktu selama lima hari untuk melakukan perbaikan atas LADK yang telah diajukan. Batas waktu tersebut terhitung hari ini, Senin (24/9) hingga Jumat (28/9).

“Kemudian setelah diterima kemudian diverifikasi oleh KPU kalau ada yang belum lengkap, atau perlu diperbaiki, maka diberikan waktu perbaikan oleh KPU selama lima hari ke depan,” imbuhnya.

Lanjutnya, Laporan tersebut merupakan laporan awal berisi penerimaan dana yang akan digunakan oleh peserta pemilu untuk kampanye.

Setelah LADK diserahkan, peserta pemilu dapat kembali mengumpulkan dana kampanye sampai jelang kampanye ditutup.

“Jadi, ini yangg penting diperhatikan oleh peserta pemilu, bukan hanya kegiatan kampanyenya tapi juga laporan dana kampanyenya,” ucapnya.

Aturan terkait LADK disebutkan di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 338 ayat 1 untuk caleg dari partai politik, dan ayat 2 untuk caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pasal 338 ayat 1 menyebutkan, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampailan laporan awal dana lampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2; partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Sedangkan Pasal 338 ayat 2 menyebutkan, dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu. (sar)

Lebihkan

Artikel terkait

Close