Berita Utama

Modal Nyaleg DPRD Minimal Rp500 Juta

Radarbekasi.id – Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 bukan hanya milik para pesohor (popularitas) atau para petahana. Mereka para pendatang baru yang menjajal peruntungan di dunia politik praktis ini juga berpotensi mendulang suara dan lolos ke parlemen.

Berapa modal yang dibutuhkan? Berkaca dari pengalaman para caleg petahana. Anggota DPRD Kota Bekasi sekaligus Ketua DPC PPP Kota Bekasi yang kembali mencalonkan diri untuk periode kedua, Solihin mengungkapkan salah satu modalnya di Pileg 2019.

Selain faktor popularitas karena sudah dikenal sebagai anggota DPRD, pria asal Madura ini  mengakui ada biaya kampanye. Meski begitu, modal popularitasnya saat ini dianggap cukup menekan biaya kampanye. Hal yang berbeda saat dirinya mencalonkan diri pada Pileg 2014 lalu.

’’Waktu nyaleg tahun 2014, saya mengeluarkan uang sekitar Rp500 juta. Cuma karena saat ini posisi saya sebagai incumbent. Paling berkurang pengeluarannya. Ya kira-kira buat 2019 ini cuma Rp200 atau Rp300 juta aja,” katanya dengan nada enteng.

Sholihin mengaku, dana tersebut tidak besar jika dibandingkan dengan caleg lain yang maju dalam kontestasi pemilihan legislatif khususnya mereka yang baru mencalonkan diri tahun ini. “Saya kan sudah banyak berbuat selama jadi anggota DPRD. Jadi bisa meminimalisir pengeluaran lah,” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi ini.

Lain Sholihin, lain pula dengan politisi Golkar, Maryadi. Dia mengaku menggelontorkan uang tidak sedikit saat Pileg 2014 lalu. Dia mengklaim merogoh kocek hingga Rp2 miliar.

’’Kalau untuk Pileg 2019 kemungkinan bakal berkurang. Saya sudah menjalankan program pembangunan infrastruktur maupun mengawal program kartu sehat yang tentunya sangat berguna dan banyak manfaat bagi warga wilayah masing-masing Kota Bekasi. Jadi saya tidak akan mengeluarkan banyak cost lagi politik di pileg,” paparnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Heri Budi Susetyo mengatakan biaya kampanye caleg dibagi dalam dua bagian, yakni biaya kampanye umum dan pribadi.

Biaya kampanye umum, imbuh Heri, seperti spanduk ditanggung partai. Sementara, biaya kampenye pribadi seperti kampanye dengan kesenian sosialisasi, panggung hiburan dan lainnya menjadi tanggung jawab caleg yang bersangkutan.

“Partai Golkar tidak mengenakan biaya pencalegan ke caleg. Untuk biaya kampanye pribadi diserahkan ke masing-masing caleg,” katanya.

Ketua KPU Ucu Asmara Sandi mengungkapkan, soal sumbangan untuk para caleg ada batasannya. Diatur dalam aturan PKPU.  ’’Untuk calon anggota DPD/DPR/DPRD sumbangan maksimal yang bisa diraih adalah Rp1,5 miliar dari kelompok atau perusahaan dan Rp750 juta jika uang diberikan individu,” ungkapnya. (sar)

Lebihkan

Artikel terkait

Close