Berita Utama

DPRD Desak Pemkab Kabulkan Tuntutan FPHI

Radarbekasi.id – DPRD Kabupaten Bekasi mendesak agar Pemkab Bekasi Aksi segera mengabulkan tuntutan dari ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Pegawai Honor Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi.

Tuntutan tersebut diataranya meminta Bupati Bekasi untuk menandatangani Surat Keputusan (SK) untuk guru honorer agar masuk di database pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi, mendapatkan jaminan kesehatan, dan gaji perbulan setara dengan upah minimum kabupaten.

DPRD Desak Pemkab Kabulkan Tuntutan FPHI
SEPAKAT: Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi berfoto bersama. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengabulkan tuntutan Forum Pegawai Honorer Indonesia (FPHO) Kabupaten Bekasi. ANDI/RADAR BEKASI

Anggota Komisi I DPRD Kabuapten Beaksi yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi, Teten Kamaludin menyoroti adanya pernyataan Bupati yang berbunyi “kalau saya tidak mau teken (SK) kalian mau apa ?,”.

Menurut dia, seharusnya Pemkab Bekasi melakukan pengkajian terlebih dahulu terkait dengan tuntutan tersebut. Pasalnya, menurut dia, empat tuntutan yang diajukan FPHI kepada Pemkab Bekasi merupakan hal yang realistis.

“Menurut saya bupati harus minta maaf dengan pernyataannya, karena guru itu adalah profesi yang mulia dan bekerja karena panggilan jiwa, mereka bertugas sebagai tenaga pendidik,” katanya saat temui di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (26/9).

Senada, Soleman, Anggota DPRD yang juga Ketua DPC PDI – P Kabupaten Bekasi menyatakan, pihaknya juga mendesak agar Pemkab Bekasi mengabulkan tuntutan tersebut.

“Kalau tidak ada para guru, saya juga tidak akan bisa menjadi anggota DPRD. Guru itu pahlawan, jadi hal yang wajar kalau diperjuangkan tuntutannya,” kata pria yang juga anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi ini.

Selain itu, desakan tersebut juga datang dari Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha. Menurutnya,   tidak akan menjadi suatu persoalan jika kepala daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk guru honorer.

“Masalah SK guru terkait tenaga kependidikan, kalau kita mengacu daerah Kota Bekasi disana tidak ada masalah, meskipun ada benturan dengan peraturan. Namun hingga saat ini tidak ada permasalahan hukum, karena hal ini menurut saya mulia,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim menambahkan, masalah gaji guru honorer di Kabupaten Bekasi juga sudah tidak layak. “Gaji Tenaga Harian Lepas (THL) saja bisa di atas Rp2 juta lebih perbulannya, masa tenaga pendidik yang sangat berguna demi mencerdaskan anak bangsa tidak bisa diperjuangkan,” sesalnya.

Sejauh ini, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari lima partai berencana akan menggunakan hak interplasi menyusul belum dikabulkannya tuntutan ribuan guru honorer tersebut. Mereka berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Diketahui bahwa, FPHI Kabupaten Bekasi melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Bekasi dengan empat tuntutan selama dua hari. Karena tidak dikabulkan, mereka mogok mengajar selama satu minggu kedepan. (and)

Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close