Berita Utama

Sanksi Pidana RT/RW yang Berkampanye

Radarbekasi.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, Tommy Siswanto mengimbau agar para ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) tidak terlibat dalam kampanye politik pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada Pemilu 2019 mendatang.

Bahkan, ada sanksi berat mengancam mereka jika para ketua RT dan RW yang turut ikut kampanye dan mensosialisasikan salah satu calon dengan sanksi pidana.

“Ketua RT dan RW dilarang menjadi timses atau berkampanye. Itu konsekuensi pelanggaran terhadap larangan kampanye. Pidana 1 tahun denda Rp12 juta atau dua tahun denda Rp24 juta,” kata Tommy.

Aturan ini, kata Tommy, tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 yang baru ditertibkan. Larangan yang sama juga sudah diatur di Pergub Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Di Pergub itu disebutkan pengurus RT dan RW dilarang berpolitik.

“Kalau mereka jadi tim sukses akan berbenturan. Karena mereka per bulannya sudah dapat uang operasional walaupun tidak banyak, tapi itu dari APBD,” ujarnya.

Tommy memaparkan, pengurus RT dan RW tidak boleh terdaftar sebagai tim sukses. Selain itu, mereka tak boleh terlihat mengampanyekan partai atau calon tertentu.

“Ketika ada calon yang masuk ke wilayahnya, dia harus mempersilakan, memfasilitasi. Fasilitasi perlakuan itu harus sama dengan calon lain juga. Tidak berpihak ke satu calon tertentu,” ungkapnya.

Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Astuti menuturkan ketua RT/RW dilarang untuk melakukan tindakan politik praktis alias mengarahkan warganya. Untuk memilih salah satu partai politik (parpol) atau caleg.

Bila kedapatan ada ketua RT atau ketua RW yang ikut berpolitik sampai mengerahkan massa. Maka, kepadanya akan  diberikan sanksi tegas. Bentuk sanksi tegasnya itu bisa berupa seperti pemberhentian sebagai RT maupun RW.

Ia meminta, warga yang melihat dan mengetahui pelanggaran RT maupun RW ikut melakukan tindakan politik praktis, segera cepat melaporkan RT maupun RW tersebut ke Panwascam di masing-masing kecamatan.

’’Kalau warga takut diintimidasi, laporkan secara tertutup. Ini salah satu temuan di lapangan,” sebutnya. (sar)

Lebihkan

Artikel terkait

Close