Pendidikan

Lagi, Ratusan Guru Mogok Ngajar

Ratusan Guru Mogok Ngajar

Radarbekasi.id – Kegiatan belajar mengajar di SDN Babelan Kota 01 terganggu akibat sejumlah guru honorer di sekolah itu memutuskan untuk mogok mengajar. Aksi mogok ngajar kemarinmerupakan lanjutan dari aksi unjuk rasa pada Senin (24/9) lalu.

Mereka memilih berkumpul di salah satu rumah guru honorer yang menjadi pos koordinasi (posko) bagi mereka. Mogok itu sebagai bentuk kekecewaan dengan sikap Bupati Bekasi Neneng Yasin yang dinilai tidak perhatian.

Akibat dari mogok mengajar tersebut, siswa hanya bermain dihalaman sekolah atau sebagain pulag lebih awal.. Berdasarkan informasi yang PojokBekasi (Radar Bekasi Group) dapat, sedikitnya ada 500-an guru honorer di Babelan yang mogok mengajar.

“Jika tuntutan tidak dipenuhi, kita mogok lanjutan. Kita ingin memperjelas status kita serta menerima kenaikan upah layak bagi guru honorer yang selama ini hanya dapat Rp500 ribu dalam sebulan,” ujar Nurdiansyah, salah seorang guru honorer.

Di SMP 12 Tambun Selatan, belasan guru honorer juga memilih mogok. Beruntung kegiatan belajar-mengajar masih dapat dibantu kehadiran guru PNS. Fenomena ini tampak merata di Kabupaten Bekasi. Tetapi, Bupati Neneng Yasin menampik hal itu ketika dia menginspeksi sejumlah sekolah di bilangan Cikarang Utara dan Suka Karya.

Neneng tengah mendata jumlah guru honorer teraktual baik dalam segi kuantitas atau kualitas. Pendataan diperkirakan itu akan selesai hingga Sabtu (29/9). Sebelumnya, dia juga memint akepada tenaga guru honorer untuk kembali mengajar.“Show must go on. Anak-anah harus tetap ter-handle. Saya yakin mereka bukan honorer yang gue kenal. Makanya kita cek dia lulusan apa. Hari ini kita cek,” kata Neneng.

Pendataan itu nanti akan berlanjut dengan verifikasi, seperti lulusan guru honorer, apakah sudah memenuhi standar profesi dan memiliki Akta 4.“Lulusan apa? SMA? Atau belum liner? Belum dapat Akta 4? Udah wajar belum jadi pendidik? Guru kan profesi khusus. BUKAN kerja sosial terus jadi guru enggak bisa. Harus ada sertifikat guru,” imbuh ibu 2 anak ini.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Bekasi membentuk kelompok kerja (pokja) khusus tenaga honorer di Kabupaten Bekasi, Kamis (27/9). Pokja tersebut efektif bertugas mulai 27 September hingga 3.Oktober 2018.

Berdasarkan Surat Tugas bernomor 170/631-DPRD/2018 yang bertanda tangan ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar pada 26 September 2018, ada 12 nama yang menjadi bagian dari pokja itu. Ketua Pokja adalah Yudhi Darmansyah, sementara Danto menjadi wakil, Muhtadi Muntaha sebagai sekretaris. Sedangkan anggota diisi nama-nama berikut: Zainudin, Teten Kamaludin, Yoyoh Masruroh, Anden, Jamil, Nyumarno, Muhtada Sobirin, Fatmah Hanum dan Dede Iswandi.

Tugas Pokja itu antara lain rapat kerja dengan pemangku kepentingan terkait, verifikasi dan validasi data tenaga kerja honorer secara transparan dan membuat kajian peningkatan standar harga upah minimun per hari sesuai kondisi keuangan daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Jamil, pokja menunggu data dan verifikasi dari Pemkab Bekasi untuk mengkaji dan melihat data tenaga kerja honorer.“Dari aspek itu, temen-temen honorer secara perlahan tuntutannya bisa kita dorong untuk kita kabulkan,” ucapnya.

Pendataan yang dilaksanakan Pemkab Bekasi mulai Rabu (26/9) hingga Sabtu (29/9) itu untuk melihat kesimpangsiuran data di lapangan, termasuk menganalisis beban kerja tiap sekolah, melihat apakah ada tenaga kerja honorer titipan atau tidak.“Bupati bicara demikian ingin bersihin yang begitu. Tim kerja ini akan sinkronkan dari itu karena harus ada dorongan dari kita,” katanya. (see/pojokbekasi)

Lebihkan

Artikel terkait

Close