Cikarang

Kepsek Dilarang Berikan Penugasan Baru

Radarbekasi – Kepala sekolah tingkat SDN dan SMPN diinstruksikan untuk tidak memberikan penugasan untuk tenaga guru baru di sekolah masing masing. Sebab, saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sedang melakukan verifikasi jumlah tenaga pendidik yang ada disekolah negeri tingkat SDN dan SMPN.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Ma Supratman mengatakan, verifikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah guru honorer dan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kita masih merumuskan untuk nasib para guru honorer yang ada di Kabupaten. Sebab untuk saat ini kita juga menunggu hasil konsultasi dengan Kemenpan RB,” ujarnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dua tahun lalu, jumlah Guru berstatus PNS memang mengalami kekurangan. Sehingga, dibutuhkan guru honorer untuk menjamin terlaksananya proses belajar mengajar.

“Memang kita akui dalam penugasan guru, kita tidak pernah mengetahui. Dan masalah sertifikasi guru juga terabaikan. Padahal sesuai Permendikbud, sertifikasi tenaga pengajar seorang guru wajib memiliki (sertifikasi). Jadi, untuk saat ini kita lakukan pendataan,” tuturnya.

Supratman menyampaikan, saat ini jumlah guru honorer yang tidak memiliki sertifikasi serta bukan lulusan sarjana PGSD cukup banyak. Namun, karena kekurangan, guru tersebut tetap diperkenankan mengajar. Apabila sudah ada hasil pendataan serta hasil konsultasi dari Kemenpan RB, nantinya akan disesuaikan.

“Jadi nanti kita akan tertibkan, siapa saja guru guru yang mengajar di sekolah tertentu, dan untuk tenaga Tata Usaha (TU) sekolah. Nanti statusnya bukan guru melainkan memang TU yang profesional,” terangnya.

Ia mengungkapkan,selama ini tidak pernah ada laporan dari kepala sekolah ketika menugaskan tenaga pengajar. Untuk kedepannya ia meminta agar kepala sekolah memberikan informasi ke pihaknya jika hendak menugaskan tenaga pengajar.

“Intinya saat ini kita memberikan intruksi kepala sekolah untuk sementara tidak menugaskan tenaga pengajar. Sebab secara administrasi para guru honor ini secara legalitas perjanjiannya hanya kepada kepala sekolah bukan dengan pemerintah daerah. Tapi, dalam hal ini karena adanya guru honorer dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi tidak berjalan dengan baik,” tuturnya.

Menurut dia, perlu ada penyeleksian ketika penugasan tenaga pengajar. Supaya tenaga pengajar yang ada di Kabupaten Bekasi berkompetn.

“Inilah yang sudah terjadi, sebab kondisinya setiap tahun Pemda membangun ruang kelas baru, sehingga secara umum murid bertambah yang harus diimbangi dengan tenaga pengajar. Jadi sebenarnya inilah kewenangan kepala sekolah dalam penugasan tenaga pengajar sebab memang hal tersebut merupakan kebutuhan,” terangnya. (and)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close