Berita Utama

Denda Tunggakan PBB Dihapuskan

Radarbekasi.id – Pemerintah Kota Bekasi mulai menghapuskan denda piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi warga yang memiliki tunggakan tahun 2018 ke bawah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi berharap, warga Kota Bekasi memanfaatkan program penghapusan denda tunggakan PBB yang dijadwalkan hingga 31 Desember 2018.

“Saya harap program yang di launcing Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi di manfaatkan warga Kota Bekasi, penghapusan denda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hanya tiga bulan sampai 31 Desember 2018,” ungkap Rahmat Effendi di kantornya, Jum’at (5/10).

Rahmat menambahkan, saat ini sedang terjadi turbulensi keuangan Pemkot Bekasi yang cukup luar biasa. Maka harus ada langkah yang tepat untuk mengatasinya.

Salah satunya potensi pajak PBB yang menunggak dari 2007 sampai 2018 sekitar Rp430 miliar dapat tercapai di tahun 2018 ini. Karenanya penghapusan pajak di berlakukan.

“Ingat yang dihapus adalah denda pajak, bukan pajak. Misalnya tahun 2016 lalu ada warga atau WP yang belum bayar pajak senilai Rp100 ribu, dendanya lima rupiah misalnya. Denda itu yang dihapus. Jika 50 persen dari WP yang nunggak itu bayar maka dapat menguatkan kondisi keuangan saat ini,” jelasnya.

Rahmat menjelaskan bahwa program ini juga pernah diterapkan dibeberapa wilayah lain seperti DKI Jakarta. Saat ini, menurut data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sebanyak 406.515 Wajib Pajak (WP)  menunggak pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. Sehingga, potensi pendapatan dari sektor ini yang belum tertagih mencapai 439 milyar lebih.

Selain itu, Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda menjelaskan, bahwa program ini masuk dalam target kerja 100 hari Walikota dan Wakil Walikota  Bekasi dari 45 program unggulan lainnya. Seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan program ini.

“Penghapusan denda PBB bagi warga Kota Bekasi hingga 31 Desember 2018 saya optimis dapat menjadi stimulus masyarakat yang selama ini belum menunaikan kewajiban pajaknya, ” kata Aan.

Aan menyampaikan, target perolehan PBB 2018 adalah sebesar Rp340 miliar. Saat ini realisasi perolehan target PBB adalah sebesar Rp274 miliar atau sekitar 86,7%.

Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 terutang, lanjut Aan, dilakukan selama 92 hari kalender sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. “Penghapusan sanksi administrasi PBB P2 diberikan terhadap seluruh tunggakan PBB P2 yang ada hingga tahun 2018,” ujar Aan.

 “Wajib pajak hanya tinggal bayar piutang pokok pajak PBB saja. Dendanya administrasi dihapuskan, itu salah satu keringanan Pemkot kepada masyarakat,” sambungnya.

Dengan adanya penghapusan piutang Pajak PBB-P2, warga di Kecamatan Bekasi Selatan mulai membayarkan PBB. Ada yang menunggak dua tahun dan ada juga yang satu tahun. Meraka secara antusias mendatangi kantor kecamatan untuk membayar PBB yang sudah menunggak satu sampai dua tahun.

Salah satu warga Kecamaran Bekasi Selatan, Suryani (44) saat membayar pajak PBB di Kecamatan mengatakan, dengan adanya penghapusan denda dirinya merasa diringankan oleh pemerintah. “Saya harap sih denda terhadap PBB dihapus seterusnya,  biar warga tidak merasa terbebani dengan adanya denda,” harapnya.

Kendati demikian, Sekretaris Camat Bekasi Selatan, Dedi Muhammad Irfan mengaku, terjadi peningkatan jumlah warga yang membayar PBB. “Saya yakin kalau seperti ini pajak PBB di Kecamatan Bekasi Selatan akan tercapai, kita pun selalu sosialisasi ke warga yang belum mengetahui terhadap penghapusan piutang PBB-P2 ini,” pungkasnya. (pay)

Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close