Berita Utama

Jangan Sampai Penataan Ruang jadi Tata Uang

Pengamat

Belum jelasnya lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) diduga kuat akibat banyaknya aspek kepentingan. Diantaranya, upaya menggerus lahan pertanian yang bakal berubah sebagai ruang komersil. Demikian hal itu disampaikan Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna.

Menurutnya, adanya polemik serta penilaian lahan pertanian yang tidak sesuai diduga menunjukkan banyaknya aspek kepentingan untuk kepentingan pengusaha.

Ia menilai agar Bupati Bekasi selaku kepala daerah segera mengambil sikap. Sebab kepala daerah mempunyai hak preogratif dalam penataan tata ruang dan pemanfaatan pola ruang dalam suatu daerah.

“Pemanfaatan serta pengaturan tata ruang itu sangat tinggi kepentingannya. Oleh sebab itu, suatu daerah mau dijadikan apa kepala daerah harus tegas demi kemajuan suatu daerah,” tuturnya.

Pria yang juga berprofesi sebagai dosen disalah satu kampus swasta ternama di DKI Jakarta ini berpesan, agar pihak terkait bertugas sesuai dengan peraturan. “Penataan tata ruang itu intervensi pengusaha sangat tinggi. Sebab sering terjadi adanya pembahasan tata ruang menjadi penataan tata uang,” ujarnya.

Yayat menilai perlu dilakukan komunikasi antara perangkat daerah yang dilakukan  kepala daerah. “Karena kalau didiamkan terlalu lama, dikhawatirkan petani yang dirugikan. Sebab dalam hal ini petani menjadi khawatir ladangnya bisa hilang, yang berdampak kepada perekonomian dan pertanian disuatu daerah,” imbuhnya. (and)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close