Realtime

Soal Konsumen Korban Dugaan Penipuan Perumahan Green Gading Setu, Polisi Bilang Begini

Radarbekasi.id – Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, AKBP Rizal Marito, angkat bicara mengenai perkara Perumahaan Green Gading Setu (GGS) di Kampung Rawa Atug RT 03 RW 06, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, sejauh ini sudah ada 15 orang yang dimintai keterangan dalam menangani perkara ini. Diantaranya, pihak pelapor, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, serta PT Agung Buana Mandiri, mulai dari Komisaris, Bendahara, Project Manager.

“Kalau keterangan dari pihak perusahaan, uang digunakan untuk beberapa progres, seperti mengurus perijinan, operasional perusahaan, pembebasan lahan. Dan itu, sedang kita cari, ada enggak penyimpangannya di situ,” ujar AKBP Rizal Marito, melalui sambungan selulernya, Minggu (7/10).

Ia menegaskan, kepolisian masih mencermati aliran dana dari konsumen yang diterima oleh pengembang perumahan subsidi. Sehingga bisa mengetahui perkara dalam permasalahan ini dan memutuskan siapa yang bertanggung jawab.

“Jadi sebenarnya sudah tahap disidik, dan untuk menentukan tersangkanya nanti setelah cukup bukti. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti dan gelar perkara. Salah satu buktinya nanti dari informasi pihak bank,” tegasnya.

Pihaknya membenarkan bahwa sejumlah konsumen perumahan subsidi itu sudah menyetorkan pembayaran booking fee dan uang muka sekitar Rp15 juta per orang. Menurutnya, karena minimnya modal dari pengembang perumahan itu membaut proyeknya menjadi terhambat tak kunjung dibangun.

“Kita sudah minta keterangan dari pihak bank, aliran dananya seperti apa, kemana saja, kalau digunakan untuk kepentingan pribadi itu masalah besar,” ujarnya.

Dikatakannya, ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga penyelidikan menjadi terhambat selama satu tahun ini. Jelas dia, pihak kepolisian sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor, namun sudah enam bulan tidak mendapatkan jawaban.

“Kalau pihak pelapor tidak memberikan jawaban juga, kita akan naik ke taraf yang lebih tinggi. Jadi ini memang memang ada peran dari pihak pelapor sendiri, seharusnya memberikan respon yang cepat, agar penyidikannya bisa lebih cepat, kendalanya disini saja,” tutupnya (pra).

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close