Berita Utama

Kinerja Polres Metro Bekasi Dinilai Lambat

Laporan Konsumen PT AMB

Radarbekasi.id – Sejumlah konsumen Perumahaan Green Gading Setu (GGS) di Kampung  Rawa Atug RT 03 RW 06, Desa Cibening, Kecamatan Setu mengadukan masalahnya kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Mereka mendatangi pengacara tersebut ke Kedai Kopi Joni, Jakarta.

Mereka mengadukan laporan mereka tentang dugaan penggelapan dan penipuan ke Polres Metro Bekasi yang belum ada titik terang sampai saat ini. Laporan itu sudah disampaikan sejak tahun 2017 lalu. Yang mejadi terlapor ialah pengembang perumahan yakni PT Agung Buana Mandiri (ABM).

Warga melaporkan hal itu karena ratusan orang yang telah membayar down payment (DP) sejak tahun 2015 belum mendapatkan kejelasan terkait dengan pembangunan perumahan tersebut.

Pada video yang sudah memiliki 148 ribu kali tayangan itu, Hotman Paris menyampaikan, bahwa ada 500 lebih warga diduga korban yang telah membayar boking fee ke PT ABM. Pembayaran itu untuk membeli rumah di perumahaan yang menjadi salah satu perumjahan dari 1 juta perumahan bersubsidi yang dicanangkan presiden.

“Sudah laporan ke Polres Metro Bekasi sejak tahun 2017, tapi kok yang keluar hanya SP2HP mulu, SP2HP mulu dan selalu bilang akan disidik, akan disidik. Bapak Kapolres Metro Bekasi, Bapak Kadiv Propam Mabes Polri tolong  ini diawasi, 500 lebih warga kali rata-rata Rp15 juta dan ini adalah programnya Presiden RI, satu juta rumah,” katanya dalam video tersebut.

Salah satu perwakilan konsumen, Pratigto menilai, proses hukum dalam penindakan masalah yang melanda konsumen PT ABM lambat. “Kita sudah sejak tahun lalu melapor, tapi hingga saat ini belum ada satupun ditempatkan tesangka,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi.

Ia menceritakan, seluruh konsumen mayoritas sudah menyerahkan uang sekitar Rp 11 juta hingga Rp12 juta. Bahkan seluruhnya juga sudah diwawancarai oleh Bank BTN Cabang Cibitung pada tahun 2015.

Dengan banyaknya korban dan lambatnya pengungkapan kasus oleh Polres Metro Bekasi, pihaknya melaporkan kepada Kompolnas, dan Kabid Prompam Polda Metro Jaya untuk mempercepat penindakan laporan yang ditangani Polres Metro Bekasi.

“Kita juga bingung kenapa masalah ini lambat sekali, karena bukti – bukti kita menyetor keuangan sudah, dan fisik rumah tidak ada pembangunan juga sudah jelas. Tapi kenapa hingga saat ini belum ada tersangka, apakah ada orang penting sebagai yang harus dilindungi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim  Polres Metro Bekasi, AKBP Rizal Marito, menjelaskan, hingga saat ini kasus tersebut masih ditangan Unit Harta Benda Reskrim Polres Metro Bekasi. Kasus tersebut juga sudah memasuki tahap penyidikan. Namun, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah diproses penyidikannya, masih menunggu jawaban dari pihak bank tentang aliran dana dari perusahaaannya,” ujar Rizal.

Ia menjelaskan, pihaknya akan menetapkan tersangka apabila ditemukan penyalagunaan dana tersebut. Hal itu baru bisa diketahui setelah mendapatkan jawaban dari bank terkait aliran dana perusahaan.

Sejauh ini, sudah ada 15 orang yang dimintai keterangan. Diantaranya ialah pelapor, Dinas Perizinan dan Tata Ruang Pemkab Bekasi serta bendahara, komisaris, manager proyek PT ABM dan sejumlah pihak lainnya. “Kalau keterangan dari pihak perusahaan, uang digunakan untuk beberapa progres, seperti mengurus perizinan, operasional perusahaan, pembebasan lahan, dan itu sedang kita cari ada enggak penyimpangannya di situ,” jelasnya.

Untuk memperjelas kedudukan masalah, pihaknya juga akan menggelar perkara. “Sebab penetapan tersangkanya harus  berdasarkan alat bukti dan gelar perkara,”singkatnya.

Sekedar diketahui, sebelumnya pada tahun 2017 para konsumen sudah pernah melakukan aksi unjuk rasa didepan kator pemasaran PT Agung Buana Mandiri (ABM). Mereka menuntut pengambalian uang yang telah disetorkan.

Bahkan, sudah ada pertemuan  antara jajaran komisaris dan Direksi PT ABM, untuk membuat surat pernyataan yang berjanji akan mengeluarkan cek kontan BTN nomor TL016533, yang rencananya akan dicairkan sebesar Rp2.212.469.000, pada Kamis 6 April 2017. Tetapi, hal itu tidak terelaisasi sampai saat ini. (and)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close