Berita Utama

Loloskan PPP dan PAN, KPU Dikecam

Radarbekasi.id – Meski sebelumnya terlambat menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK), namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi tetap meloloskan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi, untuk mengikuti pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Pasalnya, kedua partai tersebut baru menyerahkan LADK ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, PAN, Minggu lalu (23/9) pada pukul 18:10 WIB, kemudian PPP pada 18:30 WIB.

Dalam surat edaran KPU RI, menetapkan batas waktu penyampaian LADK adalah tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB, sebagaimana dimaksud Pasal 38 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018, sementara pada Pasal 334 ayat (2) UU 7/17.

Komisioner KPUD Kota Bekasi divisi Hukum, Yayah Nahdiyah mengakui, pada Pasal 334 ayat (2) UU 7/17, penyerahan LADK dan RKDK 14 hari sebelum hari pertama jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum. Sedangkan isi pada pasal 276 (2) kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai 21 hari sampai dimulainya masa tenang.

“Penyerahan LADK dan RKDK itu seharusnya 14 hari sebelum hari pertama jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum pukul 18.00 WIB,” ujar Yayah.

Sementara bagi partai yang tidak menyerahkan LADK sesuai waktu yang ditentukan, akan batal menjadi peserta Pemilu 2019.

Namun begitu, dalam asas hukum berlaku lex superior derogat legi et inferiori atau dapat dipahami, bahwa hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Maka dari itu, ada dua partai, yakni PPP dan PAN Kota Bekasi terlambat menyerahkan LADK, tapi tetap bisa  melanjutkan tahap selanjutnya.

“Hasil klarifikasi sudah dilaporkan ke KPU Provinsi dan KPU Pusat. PAN menyerahkan LADK pada pukul 18:10 WIB, kemudian PPP pada 18:30 WIB. Kami tetap menerima LADK yang terlambat ” beber Yayah.

Senada dengan Yayah, Komisioner KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni menuturkan, bahwa sudah dilakukan proses klarifikasi sesuai juknis dan dilaporkan hasilnya ke KPU Pusat.

“Insya Allah mereka tetap menjadi peserta Pemilu 2019. Pasal 71 ayat 2 yang memutuskan adalah KPU. Dalam hal ini, KPU Pusat sudah ambil keputusan,” terangnya.

Terkait keputusan tersebut mengundang banyak kecaman. Salah satunya dari Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, Ali Mahyail.

Ali mengaku kecewa dengan sikap KPU Kota Bekasi yang tidak taat terhadap aturan. Ali menilai, sikap yang diambil KPU Kota Bekasi diduga berseberangan dengan Surat Edaran (SE) KPU Pusat Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018.

Dalam surat edaran tersebut, KPU Pusat menetapkan batas waktu penyampaian LADK adalah tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB, sebagaimana dimaksud Pasal 38 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu.

“Harusnya KPU Kota Bekasi tunduk pada SE KPU Pusat Nomor 1149 yang merupakan produk lembaga di atasnya,” sesal Ali.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan mengambil langkah guna menyikapi atas ketidak patuhan KPU Kota Bekasi.

“Kami akan menyurati KPU KotaBekasi untuk minta klarifikasi. Kalau mereka tidak merespon, maka kami akan adukan ke KPU Jabar sebagai atasan mereka langsung,” tergasnya.

Adapun Koordinator Wilayah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bekasi, Adri Zulpianto menilai, bahwa pemahaman KPU Kota Bekasi tersebut keliru dan tidak sesuai dengan novum.

Menurut Adri, yang dimaksud dengan lex superior derogat legi et inferiori adalah untuk memperhatikan Undang-undang yang baru ketimbang Undang-undang yang lama.

Lex superior derogat legi et inferiori bukan dipahami hukum yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. Artinya, ketika UU sudah diperbarui, maka UU yang lama tidak bisa lagi menjadi rujukan. Jangan menafsirkan hukum sendiri. Divisi hukum kok gitu!,” sesal Adri.

Dijelaskan Adri, terkait dengan kontroversi keterlambatan PPP dan PAN menyerahkan LADK, seharusnya KPU Kota Bekasi merujuk pada SE KPU Pusat Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018.

“Terkait ini yang harus diberlakukan adalah SE 1149 yang secara sah mengemban amanat UU dan diberikan kekuasaan untuk membuat sebuah aturan. Dimana aturan yang harus diutamakan selama itu tidak melanggar UU diatasnya,” tukas Adri seraya mengumpamakan peristiwa surat edaran Kemendagri kepada Kepala Daerah untuk menaikkan gaji.

“Ingat soal surat edaran yang disampaikan oleh Kemendagri terkait kenaikkan gaji? Kan harus dijalani, meskipun sudah ada UU yang mengatur tentang gaji,” pungkasnya. (sar)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close