Berita Utama

Satpol PP: Buka Segel Masuk Ranah Pidana

Penyegelan Tujuh THM

Radarbekasi.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi mengingatkan agar pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) tidak membuka segel yang telah dipasang pihaknya. Hal itu menyusul penyegelan tujuh THM yang ada di Kawasan Ruko Thamrin, Lippo Cikarang, Selasa (9/10).

Penyegelan itu merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 tahun 16 tentang Kepariwisataan yang melarang operasional THM. Sebanyak tujuh THM yang ditutup antara lain karaoke Mulia, V2, Jenesis Hotel, Soyanggang, Holliwood, Buterfly dan Monalisa.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan, jika segel itu dibuka, maka hal itu masuk ke ranah pidana. Sehingga, ia berharap para pelaku usaha kepariwisataan di Kabupaten Bekasi bisa mentaati aturan yang telah dicanangkan Pemkab Bekasi.

“Kami berharap mereka pengusaha bisa patuh dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau masih melanggar dan sampai membuka segel, jelas masuknya ranah pidana,” katanya kemarin,

Ia menjelaskan, penutupan tujuh THM itu dipilih secara objektif sesuai dengan tata letak. “Dari 19 tempat karaoke yang ada di Ruko Thamrin, hari ini (kemarin, red) kita segel tujuh tempat. Sisanya besok dan lusa. Jadi penutupan di lokasi ini kita Iakukan bertahap selama tiga hari,” katanya.

Hudaya memastikan, tempat karaoke atau usaha kepariwisataan Iainnya yang dilarang Perda akan ditutup. “Semua tempat karaoke kita segel karena di Perda kita tidak mengecualikan apakah itu karaoke hotel, karaoke keluarga dan Iainnya. Yang jelas penyegalan kita lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.

Sementara itu. Perwakilan Pengusaha THM Ruko Thamrin, Muklis Hartoyo mengaku tidak setuju dengan penyegelan tersebut. Menurutnya, penyegelan itu tidak memikirkan nasib pengusaha yang berinvestasi serta warga yang bekerja di lokasi tersebut.

“Kegiatan dan kebijakan penutupan ini kami harap ada solusinya, sebab dengan kegiatan tersebut yang dilakukan Satpol PP berdampak adanya ribuan tenaga yang terancam jadi pengangguran,” tuturnya.

Ia menyatakan, pihaknya sangat mendukung pemberantasann prostitusi, dan peredaran narkoba. Namun, lanjut dia, Perda tersebut perlu untuk direvisi. “Saya pikir pemerintah daerah harus revesi perda, ini tidak baik  ke industri keparawisatan, kususnya musik di Kabupaten Bekasi,” sesalnya.

Sekedar diketahui, penertiban tempat karaoke ini berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pasal 47 ayat 1 Perda tersebut menyatakan  bahwa tempat karaoke, diskotik, live musik, klab malam hingga panti pijat dilarang beroperasi di Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP Kabupaten Bekasi sempat mengaku kesulitan menertibkan THM.  Karena, Perda tersebut tidak mengatur sanksi bagi THM yang tetap beroperasi diwilayahnya. Sehingga, setelah dirazia THM kembali beroperasi keesokan harinya. (and)

Lebihkan

Artikel terkait

Close