Realtime

Mahamuda Desak Pemkab Bekasi Buat Perbup Soal Ini

Radarbekasi.id – Mahasiswa dan Pemuda Bekasi (Mahamuda) Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membuat Peraturan Bupati yang bisa membatasi ruang gerak swasta dalam bisnis sistem penyediaan air minum (SPAM). Pasalnya, selama ini Water Treatment Plant (WTP) milik swasta di wilayah setempat telah mendistribusikan air ke pelanggan.

Perwakilan Mahamuda Bekasi, Hasan Basri mengatakan, sedikitnya ada 10 WTP milik swasta yang selama ini mendistribusikan air minum langsung ke pelanggan. Hal itu diduga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitutusi (MK) bernomor 85/PUU-XI/2013 yang menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

“Pendistribusian air langsung ke pelanggan oleh WTP Swasta diduga melanggar Putusan MK tentang pembatalan UU SDA, PP nomor 122 tahun 2015 tentang SPAM dan PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD,” kata Hasan Jumat (12/10).

Hasan menegaskan, penegakan aturan ini menjadi hal penting untuk keberlangsungan PDAM Tirta Bhagasasi, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang penyediaan air minum.

“Aturannya kan sudah jelas, swasta tidak boleh memperjual belikan penyediaan air minum secara langsung. Bayangkan saja ada 10 perusahaan developer yang diduga melanggar aturan ini. Pemda Bekasi harus tegas dan mengambil alih pelanggan air milik swasta untuk BUMD,” tegasnya.

Menurutnya, swasta tetap boleh berinvestasi hingga ke proyek penyambungan pipa air minum. “Tapi tetap, yang membagikan (mendistribusikan) air ke masyarakat tetap PDAM,” ucapnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, 10 WTP Swasta yang mencakup wilayah Kabupaten Bekasi, diantaranya Lippo Cikarang, Grand Wisata, Jababeka,  Deltamas,  Hyundai,  MM 2100, Grand Cikarang City..

“Info yang saya dapat dari 10 WTP swasta, baru satu yang sedang proses penyerahan yaitu Jababeka. Patut diapresiasi itikad baik investor ini,” tutupnya (pra)

Related Articles

Back to top button