Cikarang

Petani Penggarap Bisa Miliki Lahan

Radarbekasi.id – Petani penggarap bisa memiliki lahan. Hal itu menyusul telah disahkannya Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang Reformasi Agraria.

Regulasi tersebut dianggap penting, terlebih bagi para petani yang selama ini hanya menjadi penggarap. Hanya saja, penerapan reformasi agraria membutuhkan komitemen dari pemerintah daerah.  Demikian hal tersebut diungkapkan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Budi Mulyanto.

Menurut Budi, reforma agraria merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam hal pemanfaatan lahan.  Menurutnya,  masyarakat yang selama ini hanya mengelola atau menjadi penggarap lahan, nantinya dapat memiliki lahan tersebut dan sah di mata hukum.

“Namun untuk mencapai hal tersebut, perlu peran pemerintah daerah untuk mendampingi masyarakat mengurus berbagai persyaratannya. Termasuk memberi pendampingan, setelah memperoleh tanah lalu apa, ya itu pemberdayaan masyarakat,” kata Budi saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Reforma Agraria yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (11/10).

Budi menyampaikan, ada dua langkah utama yang diatur dalam Perpres tersebut yakni penataan aset dan penataan akses. Penataan aset yakni menginventarisasi tanah terlantar untuk kemudian didistribusikan pada masyarakat. “Ada tanah tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan atau yang lainnya, kemudian dibagi ke masyarakat, itu penataan aset,” ucap dia.

Namun, tidak semua masyarakat dapat menjadi penerima tanah. Tercatat ada sembilan subjek yang dapat menerima tanah. Diantaranya petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 hektar atau lebih kecil atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dua hektar.

Kemudian, petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya, buruh tanah, guru honorer yang belum berstatus sebagai PNS hingga PNS dengan golongan paling tinggi III/A dan anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi letnan dua atau inspektur dua.

Budi menegaskan, penerapan reforma agraria ini tidak bisa dilakukan oleh satu instansi, melainkan kerja sama lintas organisasi. “Ini yang dinamakan penataan akses, dimana setelah masyarakat menerima lahan seharusnya mesti seperti apa, tentu saja pemberdayaan. Pemberdayaan ini harus dilakukan oleh semua stakeholder dan OPD terkait, bergotong royong, guyub membangun ekonomi masyarakat. Setelah itu, harapannya kesejahteraan meningkat,”ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Deni Santo mengatakan, reforma agraria ini sebenarnya bukan hal baru. Pengkajian konsepnya pun telah dibahas sejak lama.

Di Kabupaten Bekasi, kata Deni, sulit menemukan tanah terlantar yang tidak digunakan. Pasalnya, hampir seluruh tanah dimanfaatkan karena memang nilai investasinya tinggi.

Namun, reforma agraria ini tidak sebatas pada tanah terlantar, melainkan masyarakat yang telah menerima sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). “Di Kabupaten Bekasi sedikit sekali tanah terlantar, paling ada satu di Cibitung. Tapi bisa dimanfaatkan melalui program PTSL. Dalam dua tahun ini sudah ada 56 ribu  bidang tanah yang telah PTSL, maka ini dapat diimplementasikan,”tuturnya.

Ia menemabahkan, pihaknya telah membuat nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menjalankan reforma agraria. “Peran pemerintah daerah sangat penting karena leading sectronya sebenarnya mereka. Tapi di Kabupaten Bekasi sudah ada langkah awal, selanjutnya berkoordinasi lebih lanjut secara teknis dengan OPD. Ada 7 OPD yang terlibat, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda hingga Dinas Pertanian,” ujarnya.

Seperti diketahui, Perpres Reforma Agraria resmi diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 24 September lalu, bertepatan dengan Hari Agraria serta Hari Tani Nasional. Salah satu tujuan utama penerbitan aturan tersebut yakni untuk mewujudkan penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, hingga memaksimalkan pemanfaatan tanah. (and)

Related Articles

Back to top button