Realtime

Disdik Tetap Ingin Pengelolaan SMA/SMK di Provinsi

Radarbekasi.id – Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak berharap wewenang pengelolaan SMA/SMK ada di tingkat kabupaten. Seperti harapan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, M.A Supratman mengatakan, sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka harus mengikuti aturan yang ada. Oleh karenanya, pihaknya tetap taat mengikuti pengelolaan sekolah tingkat SMA/SMK ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Alasan kita tidak mengambil alih kembali, karena ingin ikuti saja aturan Pemerintah,” ucapnya, Selasa (16/10). Menurutnya, pengelolaan tingkat SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi belum genap dua tahun.

Oleh karenanya, daerah harus menyesuaikan dengan sistem yang ada.

“Waktu dulu semua sekolah dikelola pusat, tiba-tiba harus kita yang kelola. Jadi berantakan dulu, ini kebiasaan,” tukasnya.

Lebih lanjut, MA mengatakan seiring dengan waktu yang berjalan semu pihak nantinya akan terbiasa dengan sistem yang ada.

“Kita enggak usah protes, dan minta SMA sederajat dikembalikan,” ujarnya.

Untuk diketahui, pengelolaan SMA/SMK kembali ke pemerintah provinsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Juli 2017. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM. Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat. (pra).

Related Articles

Back to top button