Realtime

Pemprov Jabar Konsultasi ke Kemendagri

Radarbekasi.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai roda pemerintahan pasca ditetapkannya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, sebagai salah satu tersangka kasus suap perizinan pembangunan Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyerahkan sepenuhnya kasus yang menjerat Bupati Bekasi ke KPK. Yang terpenting, kata dia, agar roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi tetap berjalan, pihaknya akan berkoordinasi ke Kemendagri.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Terpenting roda pemeritahan tetap berjalan, dan saya akan konsultusi Kementrian Dalam Negri dan bagaimana solusinya,” ucapnya saat kunjungan ke Kabupaten Bekasi, kemarin.

Menurutnya, konsultasi dilakukan karena belum adanya jabatan Pelaksana Tugas (PLT), ataupun Pelaksana Harian (PLH) bupati pengganti Neneng.

“Kita harua gerak cepat, tapi kita tidak bisa tiba-tiba, karena masih ada atasan, sekarang kita mencari solusinya seperti apa, karena masih kosong,” ujarnya.

Related Articles

Back to top button