Berita Utama

KPK Geledah Kantor Pemkab Bekasi

Dari Ruang Dinas Hingga Bupati

Radarbekasi.id – Pasca penetapan dan penahanan sembilan tersangka dugaan suap Proyek Perizinan Meikarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan kesejumlah lokasi.

Rabu (17/10) petugas KPK melakukan penggeledahan secara maraton di wilayah kantor pemerintah Kabupaten Bekasi. Beberapa  dinas yang diketahui terlibat dalam suap proyek perizinan Meikarta menjadi sasaran penyelidikan.

Diketahui pada hari yang sama, KPK juga menggeledah kantor Lippo Group di Menara Matahari, Kelapa Dua, Tangerang, Banten.

Pantauan Radar Bekasi, lembaga antirasuah ini datang ke Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi  dan langsung melakukan proses penggeledahan sekira pukul 14. 15 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), Kediaman Bupati, disusul ruang Bupati pukul 18.50, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).  Proses penggeledahan secara marathon itu dilakukan hingga dinihari.

“Sejauh ini penggeledahan telah dilakukan pada empat lokasi, yaitu lokasi di kawasan Bekasi dan satu lokasi di Tangerang. Penggeledahan dilakukan untuk penyidikan dugaan suap terkait perizinan Meikarta “ujar Kepala Biro Humas KPK Febry Diansyah melalui pesan singkat kepada Radar Bekasi, Rabu (17/10).

Anggota KPK yang berjumlah 20an orang ini, mengenakan rompi bertuliskan KPK dan sebagian berpakaian bebas. Namun tidak ada satupun petugas yang memberikan komentar.

“Saya tidak tahu,”ujar salah satu penyidik yang mengenakan rompi ketika ditanya terkait proses penggeledahan secara marathon tersebut.

Lembaga antirasuah ini, nampak membawa dokumen dua koper dari Dinas Lingkungan Hidup, dan dari ruang kerja bupati.

Hingga pukul 00.44 KPK mulai memasuki ruang Dinas PUPR dengan memanggil Sekretaris Dinas PUPR Iman Nugraha,

Sebelumnya Minggu (14/10)  Kantor Dinas PUPR sempat  disegel sejak awal Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada saat tersangka Taryudi (swasta) dan Neneng Rahmi Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR diduga melakukan transaksi uang suap proyek perizinan meikarta sebesar 90 ribu Dollar Singapura.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengamanan Dan Penjaagaa  Satuan Polisi Pamong Praja, Ricardo mengatakan, KPK memang membawa beberapa dokumen yang ada diruang kerja Bupati.”KPK menggeledah ruang kerja bupati dilantai dua Gedung Bupati. Untuk dokumen apa saja yang dibawa saya tidak tahu,” ucapnya, Rabu (17/10).

Kata dia, KPK sempat turun ke lantai satu Gedung Bupati untuk melihat buku tamu dan pembuatan surat. ”Hanya melihat saja.”ujarnya.(and)

Related Articles

Back to top button