Realtime

KPK Lepas Segel di Kantor Dinas PUPR

Radarbekasi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melepas segel di sejumlah ruangan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi yang disegel, Minggu (14/10). Segel dibuka setelah KPK selesai melakukan penggeledahan, Kamis (18/10) dini hari.

Sekretaris Dinas PUPR Iman Nugraha mengatakan, setelah dilakukan penggeledahan di tiga ruangan kantor PUPR, KPK membuka enam ruangan yang sebelumnya dilakukan penyegelan.

“Setelah dilakukan penggeledahan diruang Kepala Dinas, Kepala Bidang Penataan Ruang, dan Kepala Bidang Bangunan Umum, enam ruangan yang segel sekarang sudah dibuka,” ucapnya, Kamis (18/10).

Menurutnya, selama proses penggeledahan dilakukan tidak ada proses tanya jawab. Ia hanya diminta tanda tangan berita acara pembukaan segel dan bukti bukti pengambilan berkas.

“Jadi sekarang sudah dibuka semua, dan nanti pagi sudah bisa aktivitas seperti semula,” tukasnya.

Diketahui, penyegelan dilakukan seteleh KPK melakukan operasi tangan sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, Minggu (14/10). Dalam operasi itu, KPK menangkap 10 orang dan menyita uang Sing$ 90 ribu dan Rp 513 juta. enjadi tersangka penerima suap. Keempatnya yakni Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Neneng dan keempat pejabat itu terduga menerima komitmen fee sebanyak Rp 13 miliar terkait pengurusan perizinan pembangunan fase pertama proyek Meikarta dengan luas 84,6 hektar. Menurut KPK, total pemberian yang sudah terealisasi sebanyak Rp 7 miliar.

Seperti diketahui, KPK menduga uang tersebut diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen. KPK menetapkan keempat orang itu sebagai tersangka pemberi suap. (pra)

Related Articles

Back to top button