Berita Utama

KPK Geledah Kediaman Bos Lippo

Radarbekasi.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah lima lokasi-, terkait kasus dugaan suap proyek perizinan Meikarta yang melilit Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Salah satu lokasi penggeledahan yang dituju oleh tim lapangan lembaga antirasuah ini yaitu kediaman CEO Lippo Group, James Riady.

“Setelah lakukan penggeledahan di lima lokasi sejak Rabu (17/10) siang sampai tengah malam tadi, penyidik melanjutkan kegiatan tersebut ke lima tempat lain hingga pagi ini, yaitu apartemen Trivium Terrace, rumah James Riady, Dinas PUPR (Pemkab Bekasi), Dinas LH (Pemkab Bekasi), Dinas Damkar (Pemkab Bekasi),” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Kamis (18/10).

Sementara itu dari penggeledahan di lima lokasi sebelumnya yakni di kantor bupati, kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Bekasi, kantor Lippo di Tangerang, rumah pribadi bupati di Bekasi dan rumah tersangka Billy Sindoro, penyidik kata mantan aktivis Indonesia Corruption Watch ini, ada sejumlah barang bukti yang disita.

Barang yang disita antara lain, dokumen terkait perizinan oleh Lippo ke Pemkab, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer dan lainnya,” imbuhnya.

“Total lokasi penggeledahan sejak kemarin siang hingga pagi ini di 10 lokasi di Tangerang dan Bekasi,” tambahnya.

Pantauan Radar Bekasi dilapangan, penyidik KPK baru selesai menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi sekitar pukul 4.30 pagi, usai menyambangi satu-satunya dinas yang disegel itu sejak pukul 23.30, Rabu (17/10).

Tiga puluh menit berselang, penyidik menggeledah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi di Cibitung. Hari (22), salah seorang petugas piket mengatakan, ada 19 orang penyidik yang datang dengan mengendarai tujuh mobil Toyota Innova. Mereka datang dengan didampingi anggota Brimob Polda Metro Jaya.

“Mereka pakai rompi KPK, ditutup wajahnya pakai masker. Mereka bawa beberapa koper sama plastik. Sempat tanya ruang kepala dinas,” kata dia.

Masuk ke gedung dinas, mereka langsung menuju lantai tiga, tempat di mana kepala dinas dan sejumlah bidang berkantor.

 “Ada yang dampingi, tapi kami sama petugas yang lain dilarang masuk, jadi nunggu di luar,” ucapnya.

Penggeledahan selesai sekitar pukul 09.00 pagi. Mereka keluar membawa tiga koper serta tiga kantong plastik yang kini telah terisi sejumlah dokumen.

Tidak berselang lama, informasi penggeledahan berlangsung di apartemen mewah Trivium di kawasan Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan. Sayangnya di lokasi ini awak media tidak diperbolehkan mendekati gedung.

Sementara itu, sekitar pukul 14.00 siang, penggeledahan kembali digelar penyidik KPK di Hotel Antero di kawasan Jababeka Kecamatan Cikarang Utara. Semula hotel bintang tiga ini bernama Horison Cikarang.

Pantauan dilokasi,  terdapat sedikitnya 11 Toyota Innova dengan nomor polisi yang identik dengan kendaraan yang digunakan para penyidik ketika menggelar penggeledahan.

Pada pukul 20.40, terpantau empat mobil meninggalkan lokasi beserta sejumlah pria berbaju batik, ada juga yang berkemeja putih. Hingga pukul 21.30 penggeledahan belum rampung.

Sebelumnya dalam kasus  ini, KPK menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam kasus suap proyek izin pembangunan Meikarta. Mereka ialah yang diduga sebagai pihak pemberi yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, serta dua konsultan dan satu pegawai Lippo Group. Serta Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagi pihak penerima.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkap komitmen fee suap dari pihak Meikarta ini sejumlah Rp 13 miliar. Namun, realisasi pemberian suap yang sudah diberikan sekitar Rp 7 miliar.

Pihak pemberi, mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, pihak penerima, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (ipp/and/jpc)

Tags
Close