Berita Utama

Walkot: 2018 Kita Belum Dapat Apa-apa

Polemik Kerja Sama Pengolahan TPST

Radarbekasi.id – Pemerintah Kota Bekasi belum mendapatkan dana kompensasi dan kemitraan tahun 2018 dari Pemerintah DKI Jakarta. Demikian hal itu disampaikan oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Untuk diketahui, dana yang dimaksud ialah dana yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengolahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. PKS tersebut diteken pada tahun 2016 lalu oleh kedua kepala daerah saat itu yakni mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purna dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

TPST tersebut berada di Bantargebang, Kota Bekasi. Oleh karena itu, diatur sejumlah kerja sama antar dua pemerintahan.Rahmat Effendi menyatakan, dana kompensasi yang diterima pihaknya pada tahun ini merupakan sisa dana dari tahun 2017. Untuk tahun ini, kata dia, warga Kota Bekasi hanya mendapatkan ‘uang bau’ dari Pemprov DKI.

Berdasarkan Pasal 4 PKS antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi tentang Peningkatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Nomor 25 tahun 2016 diatur tentang hak dan kewajiban Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi. Salah satu kewajiban Pemprov DKI ialah memberikan dana kompensasi Pengelolaan TPST Bantargebang Kota Bekasi.

Pada Pasal 14.B aturan tersebut dijelaskan bahwa, kompensasi adalah bentuk tanggung jawab yang diterima masyarakat dan Pemkot Bekasi yang terkena dampak negatif yang ditimbukan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Dana kompensasi yang dimaksud tersebut dipergunakan untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan dan kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai.

“2018 saja kita tidak dipenuhi, yang ada sekarang, yang disampaikan seratus miliar berapa itu adalah anggaran tahun 2017 yang diluncurkan ke kita, kita mulai pekerjaan, kita belum bayar dong, karena pekerjaannya masih berjalan, yang 2018 semenjak Pak Gubernur diangkat itu belum ada,” katanya kepada Radar Bekasi, Jumat (13/10).

“Nah sekarang sudah mau masuk 2019, masa dua tahun kita dilalaikan. Itu yang kita pertegas,” sambung pria yang akrab disapa Pepen itu.

Padahal, pada tahun 2014 ketika DKI Jakarta dipimpin oleh Joko Widodo pihaknya mendapatkan anggaran Rp40 miliar dari yang sebelumnya hanya Rp3 miliar. Dan terus meningkat hingga kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama.

“Jadi 2018 kita belum dapat apa – apa. Sedangkan di dalam Perjanjian itu ada yang menyangkut wilayah Bantargebang berdasarkan TPA, ada yang kemitraan. Sekarang kalau saya bangun fly over, saya tanya, aksesnya buat siapa?. Kan buat DKI. Saya memperbaiki jalan Jatiasih, saya tanya, aksesnya buat siapa?. Buat kepentingan DKI, ada warga saya memang disitu,” tuturnya.

Pria yang akrab disapa Pepen ini mengaku sudah beberapa kali telah menyampaikan surat ke Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, tidak kunjung mendapat respon.

Beberapa waktu lalu, ia mendapatkan informasi bahwa Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta akan datang ke Kota Bekasi. Dirinya enggan untuk menerima, karena Sekda tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait dengan dana hibah tersebut.

“Pak Sekda mau kesini juga kita tolak, karena Pak Sekda juga tidak bisa memutuskan kebijakan, tapi kalau ketemu  dengan Gubernur, Gubernur bisa menentukan mau dikasih berapa hak dan kewajibn. Karena saya butuh pengolahan limbah Bantargebang, yang butuh sekolah terpadu, saya butuh rumah sakit untuk kesehatan, saya butuh juga nanti polder air disitu,” paparnya.

Selain itu, dirinya pun enggan untuk datang DKI Jakarta jika diundang. “Gubernur yang harus lihat di Bantargebang, saya antar nanti. Kan Pak Gubernur belum pernah kesini, belum pernah lihat Bantargebang,” tuturnya.

Disinggung apakah pihaknya mengajukan dana hibah ke Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp2 triliun, ia tidak membantah atau membenarkannya. “Bukan persoalan Rp2 triliun, mau Rp5 triliun pun juga DKI punya dampak yang luar biasa bagi Kota Bekasi. Itu tidak seimbang dengan apa yang diberikan kepada warga Kota Bekasi. Hanya kan caranya, kami ini sudah berapa kali kirim surat, kami ini sudah berapa memberitahukan tentang hak kewajiban,” tuturnya.

Namun, jika PKS tersebut tidak memberikan manfaat untuk warga Kota Bekasi, menurut dia, tidak usah ada kerja sama antara kedua pemerintahan tersebut. “Saya kira kalau nggak ada keputusan akan berlanjut, itu kan ada kontrak yang harus dipahami  dan harus sama – sama dilakukan tentang hak dan kewajiban itu. Kalau tidak dipenuhi, jangan lagi soal hak dan kewajiban, jangankan lagi dihentikan, ditutup juga bisa,” tegasnya. (neo)

Tags
Close