Berita Utama

Kadin: Permainan Perizinan Bukan Rahasia Umum

Radarbekasi.id – Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi, menilai permainan perizinan yang melibatkan oknum pejabat sudah menjadi hal yang lumrah.

“Tertangkapnya Bupati Bekasi dan sejumlah Kepala Dinas oleh KPK terkait dugaan suap perizinan pembangunan proyek properti membuktikan bahwa permainan perizinan di Kabupaten Bekasi bukan rahasia umum lagi,” ujar Ketua Kadin Kabupaten Bekasi, Obing Fachrudin, Minggu (21/10).

Pelaku usaha di bidang jasa konstruksi ini mengatakan, banyak anggotanya yang mengeluh saat melakukan pengurusan izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Menurutnya, secara normatif untuk mengurus izin memang cukup mudah.

“Tetapi secara pelaksanaan ada saja oknum yang mempersulit,” kata Obing.

Obing menjelaskan, birokasi yang berbelit kerap kali dialami oleh para pelaku usaha. Misal, seharusnya pemohon cukup menyertakan dokumen A sampai D saat mengurus izin, namun karena dipersulit bisa sampai Z.

Selain itu, pelaku usaha juga kerap diminta biaya retribusi oleh oknum diluar tarif standar. “Biasanya ada biaya siluman. Jumlahnya relatif, tidak bisa disebutkan berapanya,” terangnya.

Oleh karena itu, Kadin Kabupaten Bekasi sangat mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah membongkar permainan perizinan di wilayahnya tersebut. Ia pun berharap, kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak.

“Kami berharap semua pihak, baik pemerintah maupun pengusaha bisa tertib administrasi dengan adanya kejadian ini. Ini kita jadikan pembelajaran bersama,” tukasnya.

Belum lama ini, KPK mengungkap dugaan suap perizinan properti di DPMPTSP. Dalam perkara ini, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Disdamkar Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Neneng dan empat pejabatnya diduga menerima komitmen fee dari Lippo Group sebesar Rp13 miliar terkait pengurusan perizinan pembangunan fase pertama proyek Meikarta dengan luas 84,6 hektare. Menurut KPK, total pemberian yang sudah terealisasi sebanyak Rp7 miliar.

Lembaga anti rasuah ini juga menetapkan empat tersangka sebagai pemberi suap. Yakni, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen. (oke)

Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close