Berita Utama

Periksa ASN Pemkab

Radarbekasi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi baik dari pihak Pemprov Jabar jika dibutuhkan, terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Pemeriksaan tersebut, merupakan upaya pengembangan pasca penetapan sembilan tersangka dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta.

Lembaga antirasuah ini menetapkan Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin beserta empat jajarannya yang merupakan pejabat di Pemkab Bekasi, dan empat orang diantaranya adalah dari pihak swasta Lippo Group.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, sebelumnya juga sempat akan memeriksa Bos Lippo Group James Riady, selain itu pihaknya juga kemungkinan memanggil para saksi dari Pemkab Bekasi.

“Kami perlu menanyakan pengetahuan para saksi terkait dengan perkara ini,”ujarnya melalui pesan singkat kepada Radar Bekasi.

Selain itu, kata dia, penyidik juga akan mendalami, terkait pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan Lippo Group dengan bupati atau pihak lain yang terkait.

Meskipun sudah menggeledah 12 titik di Tanggerang dan Bekasi, upaya penggeledahan kemungkinan besar masih akan dilakukan.

“Tentu lokasi yang akan digeledah tidak dapat kami sampaikan. Jika ada lokasi lain yang diduga ada alat bukti di sana atau kami mengidentifikasi ada keterkaitan pihak-pihak tertentu dalam perkara ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penggeledahan atau melakukan pemeriksaan saksi. Tapi untuk lebih lanjut belum bisa diinformasikan,”ujarnya.

Namun, seperti ia sampaikan sebelumnya, diduga ada alat bukti di sejumlah lokasi tersebut. Karena KPK sudah mendapatkan informasi dan perlu dikonfirmasi dalam pemeriksaan saksi terkait keterkaitan dalam perkara ini.

“Salah satu hal yang akan kami konfirmasi adalah ada atau tidak pertemuan antara atau pembicaraan dengan pihak lain,”terangnya.

Dalam hal ini, Febri menuturkan KPK tidak boleh berburuk sangka. Namun demikian, KPK terus melakukan pencarian bukti-bukti.

Lanjut dia, dari 12 lokasi pemggeledahan, sangat banyak barang bukti  yang didapatkan.

“Barang bukti itu terkait dengan proyek, perizinan, dan proses perizinan. Kedua, bagaimana sejarah proses Meikarta awal itu dibuat itu juga kami sita.  Dan hubungan-hubungan dengan pihak terkait. Ada kontak-kontak dengan pihak di sana. Sudah kami dapatkan dan akan kami telusuri lebh lanjut. Pencarian barang bukti juga akan terus kami lakukan dalam proses penyidikan ini,”katanya.

Pada penggeledahan di Pemkab Bekasi secara maraton, Rabu (17/10) hingga Kamis (18/10) petugas KPK juga sudah menanyakan beberapa hal kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Terutama pejabat terkait di dinas masing-masing namun sebatas pengumpulan alat bukti.

Diketahui, pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Minggu (14/10) KPK Menetapkan Sembilan tersangka dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat Pemkab Bekasi menjadi tersangka penerima suap. Keempatnya yakni Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Neneng dan keempat pejabat itu terduga menerima komitmen fee sebanyak Rp 13 miliar terkait pengurusan perizinan pembangunan fase pertama proyek Meikarta dengan luas 84,6 hektar. Menurut KPK, total pemberian yang sudah terealisasi sebanyak Rp 7 miliar.

Seperti diketahui, KPK menduga uang tersebut diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen. KPK menetapkan keempat orang itu sebagai tersangka pemberi suap. (and)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close