Cikarang

Mahasiswa Tantang DPRD

Dugaan Oknum Anggota DPRD ‘Main’ Proyek

Radarbekasi.id – Postingan di media sosial  yang isinya berisi dugaan adanya oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang ‘bermain’ proyek di lingkungan Pemkab Bekasi masih menjadi pembahasan. Kali ini, puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi.

Aksi tersebut dilakukan untuk meminta agar oknum anggota DPRD yang diduga bermain proyek ditindak.

Diketahui bahwa, postingan Ketua Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia (AKSDA) Kabupaten Bekasi, Budiarta pada 5 Oktober 2018 lalu sempat menjadi pembicaran hangat. Melalui akun media sosialnya ia memposting “oknum aparat dan anggota DPRD leluasa minta proyek di dinas Pemkab Bekasi silahkan KPK tunjukan taji mu di Bekasi”.

Koordinator aksi, Jaelani Nurseha mengatakan apa yang disampaikan oleh Budiarta sangat mendasar dan berbasis data. Karena bersentuhan langsung terhadap profesinya. “Bang Budiarta tidak akan berani menyatakan hal-hal sensitif seperti ini dihadapan publik tanpa pedoman aturan dan basis data yang memadai,” ujar Jae.

Menurutnya, jika anggota DPRD Kabupaten Bekasi membantah hal tersebut, maka harus ada klarifikasi terbuka serta membawanya ke ranah hukum. Hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk penyelamatan terhadap daerah yang dicintai dan menjaga marwah kelembagaan DPRD Kabupaten Bekasi.

“Sebagai bagian dari Masyarakat Bekasi, kami Mahasiswa dan Pemuda sangat malu dan terpukul disamping ada rasa bersyukur karena ternyata penegakkan hukum di tanah kelahiran pahlawan Nasional KH. Noer Ali ini masih ada,” ujarnya usai beraudiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar seakan mengakui apabila pihaknya ataupun oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi ada yang bermain proyek. “Kami sudah berkomunikasi dengan bang Budiarta, dan dalam hal ini kita tidak ingin memperpanjang adanya tulisan Budiarta di media sosial,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Aksdai Kabupaten Bekasi, Budiarta menuturkan, dirinya tidak dapat memberikan informasi kepada publik terkait postingannya di media sosial.  “Saya bukan orang bodoh yang mau membeberkan nama – nama anggota dprd yang bermain proyek,”ujarnya beberapa waktu lalu.

Namun demikian, dirinya mengatakan, nama – nama perusahaan yang menjalankan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan famili dari oknum anggota DPRD yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Sekarang bisa dilihat, perusahaan yang merupakan rekanan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Bisa dilihat direksinya istri, anak, dan keluarga dari oknum anggota dprd Kabupaten Bekasi,”ujarnya.

Budi beralasan, ia tidak ingin menyampaikan atau membongkar adanya oknum anggota DPRD bermain proyek lantaran tidak ingin menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Namun demikian, Budi berharap agar anggota DPRD Kabupaten Bekasi dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) dalam menjalankan amanah. Sebagaimana yang ditelah diatur dalam perundang – undangan yang berlaku.

Kata Budi, dalam hal ini para pemangku jabatan yang berada di lingkungan Pemkab Bekasi. Karena saat mengesahan ketuk palu saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu ada sesuatu kesepakatan.

Sehingga menurut dia, para pejabat yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) leluasa untuk memberikan proyek. (and)

Related Articles

Back to top button