Cikarang

Ratusan Warga ‘Geruduk’ BPN

Radarbekasi.id – Ratusan warga Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi, Senin (23/10). Mereka mempertanyakan proses pembebasan lahan untuk pembangunan depo Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi.

Perwakilan Warga Jatimulya yang juga Ketua Forum Komunikasi Kampung Jati Terbit (FKKJT), Irwanto Silalahi mengatakan, kedatangan mereka lantaran ada berbagai informasi yang beredar di lingkungan mereka soal pembebasan lahan.

“Selama ini kami bingung, informasi yang didapatkan atas pembebasan lahan Depo LRT ada yang bilang 14 hektare, 11 hektare dan lainnya. Makanya kami ke sini. Kalau misalkan ada perluasan, kenapa lahan kami tidak dihitung. Tapi ternyata keliru,” tuturnya.

Menurut Irwanto, selama ini kurang paham tentang tahapan pembebasan lahan, terlebih mereka memilih tidak hadir tiap kali diundang karena takut nilainya tidak sesuai.

“Tapi tadi disampaikan bagaimana tahapannya. Dan informasi ini sebenarnya yang selama ini kami ingin tahu. Kepala BPN pun akhirnya berani memberi surat pernyataan dan ditandatangani, ini menjadi dasar bagi warga yang tinggal di sana bahwa proyek itu benar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo, mengatakan, bahwa pembangunan LRT di Kelurahan Jatimulya memang benar adanya.

“Tapi soal titiknya kan sudah disampaikan dengan total 10,5 hektare. Kami sangat mengapresiasi warga yang datang untuk meminta penjelasan kami. Maka jangan sampai percaya dengan informasi yang simpang siur,” ujarnya usai menemui warga.

Ia menyatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait dengan proses pembebasan lahan tersebut. “Mungkin ada yang belum jelas atau seperti apa, makanya mereka datang. Dan hal baik mereka mau bertanya langsung pada kami dari pada larut dalam hasutan,” katanya.

Menurut Deni, hasutan pada masyarakat yang berkenaan langsung dengan pembangunan sering terjadi. Hasutan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha mencari keuntungan. Sayangnya, hasutan tersebut kerap dipercaya masyarakat sehingga mereka tidak memercayai pihak pemerintah.

“Kondisi ini sering terjadi dan banyak ditemukan masyarakat yang terkena hasutan. Saya harap masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar. Jika memang ada yang ditanyakan, atau masih bingung, tanyakan pada petugas resmi. Jika itu menyangkut lahan dan pembebasannya dapat tanyakan ke BPN,” bebernya.

Deni mengakui, hal ini terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi lantaran banyak proyek nasional yang tengah dibangun. Namun, melalui berbagai pendekatan, warga akhir mengerti aturan yang berlaku.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, segala proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan. Proses pengukuran tanah hingga penghitungan nilai ganti rugi pun dilakukan oleh tim independen demi keadilan.

“Agar diketahui oleh masyarakat, segala prosesnya dilakukan secara terbuka. Penghitungan pun dilakukan tidak hanya luas tanah maupun bangunan namun yang ada di atasnya. Seperti tanaman yang tumbuh, dihitung nilainya sampai apakah ada usaha atau tidak. Kalau misalkan ada warung, dihitung juga nilai ekonominya. Sehingga di sini negara tidak ingin merugikan warganya,” terangnya.

Pada proses ganti rugi lahan LRT di Jatimulya, tambah Deni, telah masuk pada tahapan musyawarah, Bahkan beberapa pemilik lahan telah menyetujui nilai yang ditawarkan.

“Tadi kami sampaikan bahwa jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan pada saat musyawarah, jangan sampai juga pemilik lahan tidak tahu yang dibebaskannya, kami juga tidak mau,” tambahnya.

Seperti diketahui, LRT bakal dibangun sepanjang 44 kilometer, yang melintasi lima wilayah Jabar, Jakarta hingga Tangerang. Salah satu pembebasan lahan terbesar berada di Jatimulya, Kabupaten Bekasi, yang saat ini telah memasuki tahap musyawarah.

Kepala Seksi (kasi) Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi, Agus Susanto mengatakan, total ada sekitar 562 bidang tanah yang akan dibebaskan di Jatimulya. Jumlah tersebut terbagi atas 200 bidang tanah milik masyarakat dan 362 milik PT Adhi Karya yang ditempati warga. (and)

Related Articles

Back to top button