Berita Utama

Berantas Modus KKN

Radarbekasi.id – Pemerintah provinsi Jawa Barat mendapat pukulan keras setelah dua kepala daerahnya di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cirebon terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masih hangat kasus Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin beserta pejabatnya, terkait dugaan penerimaan suap perizinan Meikarta, Jawa Barat kembali ’ditampar’ dengan dicokoknya Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka. Kader PDIP itu dicokok lembaga dalam kasus dugaan suap terkait dugaan jual beli jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka,” ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Kamis (25/10).

Tak hanya itu, lanjut Alex, lembaganya juga menetapkan Seketaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto yang diduga sebagai pemberi suap sebagai tersangka.

Alex menduga Bupati Cirebon menerima hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan serta terkait proyek dan perizinan Pemkab Cirebon. Bahkan, diduga menerima fee sebesar Rp6,4 Miliar.

“Diduga pemberian oleh GAR (Gatot Rachmanto) kepada SUN melalui ajudan Bupati sebesar Rp100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan GAR sebagai sekretaris Dinas PUPR Cirebon,” tambahnya.

Kemudian, terkait pemberiaan uang suap Bupati Cirebon juga diduga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp125 juta.

“Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, diduga SUN juga menerima fee total senilai Rp6,425 miliar yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan bupati,” sambung Alex.

Atas perbuatannya, Bupati Cirebon disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal dan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan Sekdis Gatot Rachmanto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku prihatin. Dalam sepekan terakhir dua kepala daerah di wilayahnya terkena OTT KPK.

”Dalam seminggu terakhir ini dua kepala daerah terkena OTT KPK. Sangat prihatin. Jabar baru yang juara, bersih dan berintegritas harus dimulai,”tegas Ridwan Kamil dalam akun instagram miliknya.

Ridwan Kamil juga menjelaskan adanya 12 Modus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) kerap ditemukan dalam birokrasi pemerintahan.

Pihaknya bersama tim saber pungli terlihat menggelar rapat guna menangkal persoalan tersebut.

”Rapat kerja tim saber pungli, mohon doanya agar lima tahun kedepan provinsi Jawa Barat benar-benar bebas dari 12 modus KKN ini,”jelas Ridwan Kamil.

12 modus KKN yang menjadi sorotan Ridwan Kamil diantaranya, suap perizinan, potongan fiktif hibah/bansos, setoran paksa bawahan, kutipan paksa bawahan, proyek fiktif, jual beli akses layanan, kutipan paksa kepada proyek, kutipan kepada warga, fee proyek, down spec proyek, mark up proyek hingga jual beli jabatan.

Pihaknya optimis bisa memberantas 12 modus tersebut di Jawa Barat. ”Tidak mudah tapi tidak boleh menyerah. Jika punya kemauan kuat dan cara yang baik, Insya Allah memberantas 12 modus ini pasti bisa. Aamiin,”tutupnya. (one/ ipp/jpc)

Related Articles

Back to top button