Berita Utama

ASI Berpotensi Tidak Higienis

Ruang Laktasi Minim

Radarbekasi.id – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi menilai tidak adanya ruang laktasi yang laik membuat para pekerja atau pegawai wanita terpaksa memerah ASI di kamar mandi. Sehingga, dapat meningkatkan risiko kontaminasi air susu dengan kuman karena tidak higienis.

Demikian hal itu disampaikan Ketua KPAD Kota Bekasi, Aris Setiawan. Hal itu menanggapi pemberitaan minimnya ruang laktasi di instansi pemerintah dan Swasta di Kota Bekasi.

“Delapan puluh persen ibu menyusui di Indonesia tidak bisa maksimal memberikan air susu. Pasalnya, data Kementerian Kesehatan RI (2017) mengungkap bahwa baru 64,8% perkantoran di Indonesia yang menyediakan ruang laktasi untuk mendukung program ASI eksklusif,” kata Aris kepada Radar Bekasi, Jum’at (26/10).

Padahal, kata Aris, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama di kehidupan seorang anak memberikan manfaat seumur hidup. Diantaranya imunitas tubuh yang kuat dan perlindungan terhadap infeksi.

Menurutnya, berdasarakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 83, pengusaha diwajibkan memberikan peluang yang layak kepada karyawan wanita dengan bayi yang masih menyusui. Di Kota Bekasi, telah ditetapkan juga Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang penyediaan ruang menyusui ditempat kerja pemerintah dan swasta serta fasilitas umum lainnya.

Hal ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Bekasi untuk generasi mendatang mendapatkan susu eksklusif yang berpengaruh penting terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik dan mental. “Hanya saja, belum semua fasilitas publik, perkantoran, pusat perdagangan dan fasilitas lainnya di Kota Bekasi menyediakan ruang laktasi. Hal ini, perlu ada pengawasan bersama dari seluruh instansi bukan hanya pemerintah, legislatif, namun perlu di dorong melalui masyarakat dan masyarakat penggiat peduli anak,” imbuhnya.

“Karena Anak adalah amanah Allah dan dilindungi negara, barang siapa yang menghambat anak mendapatkan haknya berarti berarti ingkar kepada Tuhannya dan negara berkewajiban untuk melakukan tindakan yang tegas,” tukasnya. (pay)

Close